Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997 tentang PERUBAHAN KEPPRES 18-1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 4-1996

Pasal 1

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tertentu ditanggung Pemerintah, yaitu:

  1. Bahan baku untuk pembuatan uang kertas, uang logam, benda meterai, pita cukai, dan pita (sticker) Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pemerintah atau badan ;usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah;

  2. Uang kertas, uang logam, dan travellers cheque;

  3. Makanan ternak dan unggas dan/atau badan baku untuk pembuatan makanan ternak dan unggas;

  4. Emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;

  5. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, dibawah air dan di udara, kendaraan lapis baja, dan kendaraan angkutan khusus lain untuk keperluan ABRI yang

belum dibuat di dalam negeri;

  1. Buku-buku ilmu pengetahuan yang belum diterbitkan di dalam negeri;

  2. Alat perlengkapan kedokteran dan perawatan kesehatan yang digunakan langsung untuk keperluan Ruamah Sakit Umum milik Pemerintah maupun swasta yang belum diproduksi di dalam negeri serta tidak untuk diperdagangkan;

  3. Alat kontrasepsi untuk keperluan Program Keluarga Berencana Nasional;

  4. Mesin, peralatan, perangkat lunak, dan bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dilakukan oleh dan untuk keperluan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, PT PAL, PT PINDAD dan PERUM DAHANA.

  5. Mesin, peralatan, perangkat lunak, dan bahan baku yang belum dapat diproduksi di dalam negeri yang dilakukan untuk pembangunan kapal Caraka Jaya;

  6. Barang Kena Pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Menteri;

  7. Vaksin Polio dalam rangka melaksanakan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

  8. Perak dalam bentuk butiran (granule) maupun dalam bentuk batangan;

  9. Kapal laut, kapal sungai, kapal danau, dan segala jenis kapal yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, kapal penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, dan kapal untuk menangkap ikan, tetapi tidak termasuk kapal pesiar perorangan.

  10. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu ditanggung Pemerintah, yaitu:

  1. Uang kertas, uang logam, benda meterai, pita cukai, dan pita (sticker) Pajak Pertambahan Nilai yang dicetak oleh PERUM PERURI;

  2. Rumah murah, rumah sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat;

  3. Emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;

  4. Senjata, amunisi, alat angkut di air, di bawah air dan di udara, kendaraan lapis baja serta kendaraan angkutan khusus lain untuk keperluan ABRI;

  5. Makanan ternak dan unggas;

  6. Alat kontrasepsi untuk keperluan Program Keluarga Berencana Nasional;

  7. Barang Kena Pajak yang berupa:

a. Pesawat terbang dan suku cadang yang dihasilkan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN);

b. Kapal laut dan suku cadang yang dihasilkan PT. PAL;

c. Senjata dan amunisi untuk keperluan ABRI, serta suku cadang yang dihasilkan PT. PINDAD, PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), dan PT. PAL;

d. Bahan peledak hasil produksi PERUM DAHANA; 8. Kapal laut, kapal sungai, kapal danau, dan segala jenis kapal yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, kapal penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, dan kapal untuk menangkap ikan, tetapi tidak termasuk kapal pesiar perorangan; 9. Vaksin Polio dalam rangka melaksanakan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); 10. Perak dalam bentuk butiran (granule) maupun bentuk batangan.

Pasal II

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 1997.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 48

Referensi Silang (2)
KEPPRES 18/1986 — Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang...
KEPPRES 4/1996 — Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tentang...