Pasal 5

Susunan keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 terdiri atas:

• Ketua Satgas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
• Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Satgas Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
• Ketua Harian Menteri Komunikasi dan Informatika. Pencegahan
• Wakil Ketua Direktur Jenderal lnformasi dan Harian Komunikasi Publik, Kementerian Pencegahan Komunikasi dan Informatika. e.Anggota...

SK No 211615 A

PRESIDEN

e Anggota 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Bidang Agama; Pencegahan 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

1. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

4. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;

5. Direktur Jenderal lnformasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;

6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

7. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;

8. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

9. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;

10. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

11. Deputi

SK No 211616 A

FRESIDEN

1. Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Republik lndonesia;
4. Inspektur Pengawasan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Badan Pembinaan Hukum, Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi, Badan Intelijen Negara;
9. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
10. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
11. Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia;
12. Kepala Departemen Hukum, Bank Indonesia;
13. Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan; dan
14. Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

• Ketua . SK No 211617 A

PRESIDEN

• Ketua Harian Kepala Kepolisian Negara Republik Penegakan lndonesia. Hukum
• Wakil Ketua Kepala Badan Reserse Kriminal, Harian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan Hukum
• Anggota 1. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Bidang dan Ketertiban Masyarakat, Penegakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum Politik, Hukum, dan Keamanan;

1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan lnformatika;
2. Direkhrr Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Deputi Bidang Kontra Intelijen, Badan Intelijen Negara;
5. Deputi Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara;
6. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Deputi Bidang Intelijen Siber, Badan Intelijen Negara;
8. Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Komandan Pusat Polisi Militer, Tentara Nasional Indonesia; dan
11. Kepala Departemen Hukum, Otoritas Jasa Keuangan.