Pasal 12

Tata Cara Pemberhentian Pengurrrs Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pertimbangan Cabang (Wantimcab)

(1) Pemberhentian Ketua DPC LVRI:

• Merupakan kewenangan Ketua DPD LVRI dengan cara langsung maupun tidak langsung/bertahap.
• Merupakan kewenangan Musyawarah Cabang (Muscab) Biasa maupun Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

(2) Pemberhentian

SK No 161860 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pemberhentian pengurus DPC lainnya meliputi Wakil Ketua

DPC dan Wantimcab, Kepala Bagian, Wakil Kepala Bagian, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara merupakan kewenangan Ketua DPD LVRI atas usul Ketua DPC setelah memperhatikan ketentuan pemberhentian secara langsung maupun secara tidak langsung/bertahap.

(3) Pemberhentian pengurLrs tingkat Kepala Seksr ke bawah

merupakan kewenangan Ketua DPC LVRI.