Pasal 9

(1) Untuk kelancaran pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Pengalihan dan

Penataan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan

Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama,

Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan

Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama/ Mahkamah

Syariah, ke Mahkamah Agung.

(2) Tim…

PRESIDEN

(2) Tim Pengalihan dan Penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mempunyai tugas :

• mengalihkan kelembagaan, pegawai, kekayaan negara dan peralatan,

keuangan, arsip dan dokumentasi dari masing-masing instansi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke Mahkamah Agung;

• menata kelembagaan, pegawai, kekayaan negara dan peralatan,

keuangan, arsip dan dokumentasi disesuaikan dengan kewenangan

dan beban tugas Mahkamah Agung.