Pasal 7

(1) Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung mempunyai tugas

menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan finansial

seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan di semua

lingkungan peradilan serta mengkoordinasikan secara administratif

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara.

(2) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Mahkamah

Agung di bidang pembinaan peradilan umum dan peradilan tata usaha

negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung.

Pasal 8…

PRESIDEN