Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Organisasi adalah kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan

struktur organisasi pada :

• Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata

Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

• Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama;

• Pengadilan…

PRESIDEN

• Pengadilan Tinggi;

• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

• Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi;

• Pengadilan Negeri;

• Pengadilan Tata Usaha Negara;

• Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

1. Administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan,

arsip, dan dokumen pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen

Agama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, Pengadilan

Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan

Agama/Mahkamah Syariah.

1. Finansial…

PRESIDEN

1. Finansial adalah anggaran yang sedang berjalan pada Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat

Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan

Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi

Agama/Mahkamah Syariah Propinsi, Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.