Pasal 9

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Tim Kerja Terpadu diatur lebih

lanjut oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim

Kerja Terpadu.

Pasal 10 …

PRESIDEN