Pasal 10

Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:

• Penanggung Jawab Bidang Substansi;
• Penanggung Jawab Bidang Acara Persidangan dan Registrasi;
• Penanggung Jawab Bidang Penyelenggara Acara WIP;
• Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat;
• Penanggung Jawab Bidang Program Pendamping; dan
• Penanggung Jawab Bidang Pengamanan.

Pasal 11 . ..

SK No 101344 A

PRESIDEN

,

Pasal 1 1

(1) Susunan keanggotaan Penanggung Jawab Bidang

Substansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a terdiri atas:

• Ketua Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
• Wakil Ketua Menteri Sosial;
• Anggota 1'. Menteri Kesehatan;

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
8. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. (21 Susunan keanggotaan Penanggung Jawab Bidang Acara Persidangan dan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

• Ketua : Menteri Luar Negeri;
• Wakil Ketua : Menteri Keuangan;

c Anggota

SK No 101345 A

PRESIDEN

• Anggota : 1. Menteri Pertahanan;

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
4. Gubernur Provinsi Bali.

(3) Susunan keanggotaan Penanggung Jawab Bidang

Penyelenggara Acara WIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O huruf c terdiri atas:

• Ketua : Menteri Sekretaris Negara;
• Wakil Ketua : Menteri Perhubungan;
• Anggota : 1. Sekretaris Kabinet;

1. Wakil Menteri Luar Negeri; dan
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

(4) Susunan keanggotaan Penanggung Jawab Bidang

Media dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:

• Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;
• Wakil Ketua : Menteri Badan Usaha Milik Negara;
• Anggota : 1. Kepala Staf Kepresidenan; dan

1. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

(5) Susunan...

SK No 101346 A

PRES!OEN

-lo-

(5) Susunan keanggotaan Penanggung Jawab Bidang

Program Pendamping sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf e terdiri atas:

• Ketua : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; pendidikan, b. Wakil Ketua : Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
• Anggota : 1. Menteri Perdagangan;

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga;
4. Wakil Menteri Keuangan; dan
5. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I[.

(6) Susunan keanggotaan Penanggung Jawab Bidang

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf f terdiri atas:

• Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia;
• Wakil Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Anggota : 1. Wakil Menteri Pertahanan; dan

1. Kepala Badan Intelijen Negara.