Pasal 5

(1) Tim Koordinasi menetapkan wilayah

Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

(2) Tim Koordinasi melakukan rapat koordinasi

antar-kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi perkembangan serta penyelesaian masalah terkait pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

(3) Tim Koordinasi memberikan rekomendasi kebijakan

yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

(4) Tim Koordinasi menetapkan standar prosedur

operasional untuk penyelesaian berbagai masalah lintas sektor.