Pasal 20

(1) Instansi Pemerintah Wajib:

• memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa;
• mengikutsertakan konsultan dan penyedia barang/jasa nasional.

(2) Dalam persiapan pengadaan barang/jasa, mulai tahap studi, tahap rancang

bangun, penyusunan dokumen lelang, dan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa harus sudah mencantumkan persyaratan:

• penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
• penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
• penggunaan tenaga ahli dan atau penyedia barang/jasa dalam negeri.

PRESIDEN

(3) Pengadaan barang impor dilakukan bilamana:

• barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan atau
• b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri tidak memenuhi persyaratan atau waktu penyerahannya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan; dan atau
• harga penawaran produksi dalam negeri lebih tinggi dari penawaran baran/jasa impor, meskipun telah diperhitungkan tambahan preferensi harga.

(4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

penyedia jasa yang bersangkutan semaksimal mungkin menggunakan jasa-jasa pelayanan dari dalam negeri antara lain: jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, pemeliharaan dan lain sebagainya.

(5) Penyedia barang/jasa asing wajib bekerjasama dengan penyedia barang/jasa

nasional dalam bentuk kemitraan, sub-kontrak atau bentuk kerjasama lainnya.

Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai