Pasal 6

(1) Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen wajib:

• mengadakan intensifikasi pemungutan penerimaan Negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen;
• mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang Negara,
• melakukan penuntutan pemungutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara;
• mengintensifkan/pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik Negara oleh penyewa;
• melakukan penuntutan/pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
• menentukan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang Negara tersebut di atas.

(2) Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai sumber penerimaan anggaran paling lambat pada

awal Tahun Anggaran bersangkutan, dengan Surat Keputusan menetapkan bendaharawan penerima/penyetor berkala yang diwajibkan menagih, menerima dan melakukan penyetoran penerimaan Negara.