Pasal 54

(1) Bagi Unit BUMN/BHMN/BLU/BUMD dan anak perusahaannya serta Komponen PNS pada

instansi TNI/POLRI yang memerlukan pengaturan organisasi tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundangan dapat menyusun peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar KORPRI dan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Bagi Provinsi yang mempunyai Undang-Undang khusus dapat menggunakan nomenklatur

khusus sesuai peraturan perundangan.