Pasal 4

(1) Tim Pemberesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

bertugas untuk :

• penangangan masalah kearsipan;

• penanganan kekayaan Negara yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan;

• penanganan masalah hukum;

• penanganan …

PRESIDEN

• penanganan administrasi keuangan;

• pendampingan pelaksanaan audit dalam rangka pemberesan

BPPN.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemberesan berwenang untuk :

• memanggil serta meminta keterangan dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberesan dari mantan Ketua, Wakil Ketua, pejabat dan semua mantan pegawai BPPN lainnya;

• melaksanakan dan melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan/atau pihak lain yang

dianggap perlu;

c.meminta informasi, kajian dan bantuan dari tenaga ahli, pakar dan praktisi di bidang yang diperlukan, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

(3) Ketua Tim Pemberesan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai

kebutuhan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.