Pasal 5

(1) Di setiap daerah dibentuk BKD.

(2) Pembentukan BKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKD ditetapkan sesuai dengan

kebutuhan daerah, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

• Kepala;
• Sekretariat;
• Bidang;
• Kelompok Jabatan Fungsional.