Pasal 3

(1) Susunan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagai

berikut:

• Ketua : Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi;

• Anggota : 1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

1. Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

1. Menteri Sekretaris Negara;

2. Sekretaris Kabinet.

(2) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab

kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

(3) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

• Merumuskan kebijakan dan strategi operasional

reformasi birokrasi nasional;

• Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan

reformasi birokrasi nasional;

• Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk

menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi

pelaksanaan program reformasi birokrasi;

• Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan

para pemangku kepentingan (stakeholders);

• Memberikan persetujuan dan penetapan besaran

tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga

setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola

Reformasi Birokrasi Nasional;

• Memberikan …

• Memberikan pertimbangan terhadap standardisasi

perhitungan besaran tunjangan kinerja Pemerintah

Daerah;

• Melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi

birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi

Birokrasi Nasional.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi

Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi

Nasional serta didukung oleh Tim Independen Reformasi

Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi

Birokrasi.