Pasal 2

(1) Susunan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

sebagai berikut:

• Ketua : Wakil Presiden;

• Sekretaris : Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi;

• Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan;

1. Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;

1. Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan;

1. Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Kepala Staf Kepresidenan.

(2) Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional

bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

• Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai

landasan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

• Menetapkan program strategis pelaksanaan reformasi

birokrasi;

• Menyelesaikan permasalahan dan hambatan

pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak dapat

diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

• Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal …