Pasal 7

Apabila dipandang perlu, Komisi dapat melakukan kerjasama dengan instansi serta pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan anggota organisasi masyarakat, para ahli dan anggota profesi hukum serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

PRESIDEN

PEMBIAYAAN