PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 202g TENTANG

(1) Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf d yaitu Pj. Gubernur Bali.

(21 Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

• membantu tugas-tugas Ketua Harian dalam pelaksanaan teknis kegiatan; dan
• membantu tugas Ketua Harian dalam pemantauan pelaksanaan tugas Bidang-Bidang.

2 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

• Penanggung Jawab Bidang Program dan Sesi;

• Penanggung Jawab Bidang Pendanaan;

• Penanggung Jawab Bidang Logistik;

• Penanggung Jawab Bidang Acara;

• Penanggung Jawab Bidang Fair and Bxpo;

• Penanggung Jawab Bidang Registrasi, Website, dan Sistem Informasi;

• Penanggung

SK No 191907 A

PRESIDEN INDONESIA 3-

• Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan; dan
• Penanggung Jawab Bidang Komunikasi Publik, Dokumentasi, dan Promosi. (2t Penanggung Jawab Bidang Program dan Sesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: Ketua : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Wakil Ketua : Arie Setiadi Moerwanto, Perekayasa Ahli Utama Bidang Sumber Daya Air (water expertl Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;

3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

4. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;

5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

6. Direktur .

SK No l9l894A

PRESIDEN

1. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
4. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian; 1 1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Perrrbahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
9. Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

(3) Penanggung Jawab Bidang Pendanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: Ketua : Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara; Wakil . . .

SK No 191895 A

PRESIDEN

Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; dan

4. Staf Ahli Bidang Industri Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (41 Penanggung Jawab Bidang Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: Ketua : Menteri Sekretaris Negara; Wakil Ketua : Wakil Menteri Luar Negeri; Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

5. Deputi Bidang Perundang- undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri;

7. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perr.rmahan Ralryat;

8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;

9. Direktur

SK No 191896A

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan ;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah;
4. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
5. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden; dan
6. Pj. Gubernur DKI Jakarta.

(5) Penanggung Jawab Bidang Acara sebagaimana

: dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: Ketua : Menteri Luar Negeri; Wakil Ketua : Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara; Anggota : 1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

1. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga;

2. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, liementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

3. Deputi.

SK No l9l897A

PRESIDEN

1. Deputi Bidang Dukungan Keda Kabinet, Sekretariat Kabinet;
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali; dan
3. Wishnutama Kusubandio.

(6) Penanggung Jawab Bidang Fair and Expo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: Ketua Menter:i Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Wakil Ketua 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Anggota 1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
4. DirekturJenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Ker4enterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Deputi. . .

SK No 191898 A

EFff,{f.TiN

1. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
2. Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (71 Penanggung Jawab Bidairg Registrasi, Website, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f terdiri atas:

Ketua : Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Bidang Manajemen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Wakil Ketua : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Anggota : 1. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara.

(8) Penanggung

SK No 191899 A

PRESIDEN

(8) Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf g terdiri atas: Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia; Wakil Ketua : 1. Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia;

1. Wakil Menteri Kesehatan; Anggota : 1. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara;
2. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
5. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II;
9. Panglima Komando Daerah Militer lX I Udayana; dan
10. Kepala Kepolisian Daerah Bali.

(9) Penanggung Jawab Bidang Komunikasi Publik,

Dokumentasi, dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas: Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;

Wakil . . .

SK No 191908 A

PRESIDEN

Wakil Ketua Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri; Anggota 1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

1. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

2. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi lBadan Koordinasi Penanaman Modal;

3. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara; dan

4. Deputi Bidang Strategi Komunikasi Publik, Kantor Staf Presiden.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penanggung Jawab Bidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

• merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Logistik termasuk di dalamnya ruang pertemuan, akomodasi, transportasi, dan kegiatan lainnya yang dihadiri WIP dan/atau VIP dan peserta lainnya dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian World. Water Forum ke-10;

• melaksanakan...

SK No 191901 A

• melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
• menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Logistik termasuk di dalamnya ruang pertemuan, akomodasi, transportasi, dan kegiatan lainnya yang dihadiri WIP dan/atau VIP dan peserta lainnya kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
• melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

4 Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penanggung Jawab Bidang Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurrf d memiliki tugas:

• merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Acara yang dihadiri WIP dan/atau VIP dan peserta lainnya termasuk di dalamnya protokol dan konsuler dalam mendukung penyelenggaraan rangkaian World Water Forum ke-10;
• melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
• menyampaikan laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Acara yang dihadiri VVIP dan/atau VIP dan peserta lainnya termasuk di dalamnya protokol dan konsuler kepada Ketua melalui Sekretariat; dan
• melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasaltl ...

SK No 191902 A

PRESIDEN

-L2-

Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024

INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 191905 A