Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES PANITI.A NASIONAL PENYELENGGARA PRESIDENSI G2O INDONESIA

Pasal 8

(1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf c terdiri atas:

  • Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur;
  • Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media;
  • Penanggung Jawab Bidang Side Euents; dan
  • Penanggung Jawab Bidang Pengamanan.

(2) Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: Ketua : Menteri Sekretaris Negara; Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

  1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  2. Menteri Perhubungan; 4.Menteri...

SK No 099482A

PRESIDEN

  1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Menteri Kesehatan;
  3. Menteri Pertahanan;
  4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  5. Sekretaris Kabinet;
  6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  7. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 1 1. Gubernur Provinsi Bali.

(3) Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika; Anggota : 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

  1. Kepala Staf Kepresidenan; dan
  2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II.

(4) Penanggung Jawab Bidang Side Euents sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: Ketua : Menteri Perdagangan; Anggota : 1. Menteri Perindustrian;

  1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

  2. Menteri Pemuda dan Olah Raga;

  3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

  4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

    1. Menteri. .

SK No 099483 A

PRESIDEN

Badan 6. Menteri Investasi lKepala Koordinasi Penanaman Modal;

  1. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  2. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

(5) Penanggung Jawab Bidang Pengamanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia; Anggota : 1. Wakil Menteri Pertahanan;

  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. Kepala Badan Intelijen Negara.
← Pasal 7 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 9 →