Pasal 8

(1) Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

dan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta yang masuk dalam keanggotaan Panitia Nasional dapat membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/lembaga Pemerinta]r Non Kementerian dan/ atau Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Panitia .

PRESIDEN

(2t Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertugas untuk mendukung Panitia Nasional sesuai

dengan tugas dan fungsinya.