PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA

KASUS MENINGGALNYA MUNIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tugas Tim Pencari Fakta

Kasus Meninggalnya Munir, beberapa anggota Tim tidak aktif

dalam pelaksanaan tugas;

• bahwa untuk tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas

Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, maka dipandang

perlu untuk mengganti keanggotaan dalam Tim Pencari Fakta

Kasus Meninggalnya Munir tersebut;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah Keputusan

Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim

Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

MEMUTUSKAN : ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

– 2 –

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PENCARI FAKTA KASUS MENINGGALNYA MUNIR.

Pasal I

Mengubah ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Presiden Nomor

111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus

Meninggalnya Munir, sehingga keseluruhan Diktum KELIMA

berbunyi sebagai berikut:

” KELIMA : Tim terdiri dari :

1. Ketua merangkap Anggota :

Sdr. Brigjen Pol. Drs. Marsudi, SH.

1. Wakil Ketua merangkap Anggota :

Sdr. Asmara Nababan.

1. Anggota :

2. Sdr. Amiruddin Al Rahab, S.Ip;

3. Sdr. Hendardi;

4. Sdr. Usman Hamid, SH;

5. Sdr. Munarman, SH;

6. Sdr. Tini Hadad;

7. Sdr. Domu Sihite, S.H.;

8. Sdr. Kamala Tjandrakirana;

9. Sdr. Nazarudin Bunas;

10. Sdr. Retno L. P. Marsudi;

11. Sdr. Arief Havas Oegroseno;

12. Sdr. Rachland Nashidik; dan

13. Sdr. Dr. Muin Idris.”

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd.

Lambock V. Nahattands