Pasal 2

(1) Penetapan gaji pokok yang baru berdasarkan Keputusan PRESIDEN ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan surat keputusan Menteri Kehakiman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan surat Keputusan Menteri Agama bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan surat keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok tersebut.