Pasal 30

PRESIDEN

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Meneg BUMN mempunyai

kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

• pengaturan sistem lembaga perekonomian negara;

• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara

di bidangnya;

• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

• mewakili pemerintah selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemegang saham pada

persero dan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara;

• mewakili …

• mewakili Pemerintah pada Perusahaan Umum;

• mewakili Pemerintah selaku pembina keuangan pada Perusahaan Jawatan;

• mewakili Pemerintah dalam melaksanakan restrukturisasi dan privatisasi Badan Usaha Milik

Negara;

• pengendalian operasional Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Bagian Kesebelas

Meneg Komunikasi dan Informasi