Pasal 12

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Meneg Koperasi dan UKM

mempunyai kewenangan:

• penetapan …

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

• penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh

Kabupaten/Kota di bidangnya;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian

pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidangnya;

• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara

di bidangnya;

• penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;

• penetapan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;

• penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi di bidangnya;

• pemberian dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan

pengusaha kecil dan menengah di bidangnya;

• pemberian dukungan dan kemudahan dalam kerja sama antar koperasi dan pengusaha kecil dan

menengah serta kerja sama dengan badan usaha lain.

Bagian Kelima

Meneg Riset dan Teknologi