Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Satgas Undang-Undang Cipta Kerja memiliki

kewenangan:

• mengonsolidasikan rencana program sosialisasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga/ otoritas/ pemerintah daerah;
• memberikan arahan kepada kementerian/lembagal otoritas/pemerintah daerah dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
• memantau pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya secara langsung maupun melalui laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembagaf otoritas/ pemerintah daerah;
• melakukan koordinasi untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya dari kementerian/lembagaf otoritas/ pemerinta$ daerah; dan
• mendapatkan salinan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden.

Pasal 6 .

SK No 082913 A

PRESIDEN

Pasa1 6 Dalam rangka sinergi sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, menteri/kepala lembaga/kepala otoritas/gubernur/bupati/wali kota wajib mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas Undang-Undang Cipta Kerja.