Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPMEN Berlaku

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 408/KPTS/M/2025

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT NOMOR 17/KPTS/M/2024 TENTANG SATUAN TUGAS

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara telah dibentuk satuan tugas pembangunan infrastruktur ibu kota negara melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;

  • bahwa telah dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
  • bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

  1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);

https://jdih.pu.go.id

  1. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
  2. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pekerjaan Umum Nomor S-85/MK.02/2025 tanggal 19 Februari 2025, Hal Tanggapan atas Usulan Perpanjangan masa berlaku SBLM Honorarium Satgas Percepatan Infrastuktur Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR

17/KPTS/M/2024 TENTANG SATUAN TUGAS

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA.

KESATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

  1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
  4. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
  5. Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum;
  6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

https://jdih.pu.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka persiapan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara telah dibentuk satuan tugas pembangunan infrastruktur ibu kota negara melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara;

  • bahwa telah dibentuk Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara;
  • bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
MENGINGAT
  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);

https://jdih.pu.go.id

  1. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
  2. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pekerjaan Umum Nomor S-85/MK.02/2025 tanggal 19 Februari 2025, Hal Tanggapan atas Usulan Perpanjangan masa berlaku SBLM Honorarium Satgas Percepatan Infrastuktur Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2025;

Referensi Silang (4)
UU 39/2008 — KEMENTERIAN NEGARA
UU 61/2024 — Amendment to Law No. 39 of 2008 Concerning...
PERPRES 62/2022 — OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
PERPRES 170/2024 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM