Pasal 6

(1) Susunan keanggotaan TPP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:

• seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan JFAK;
• seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan JFAK; dan

• anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas unsur:

1. Badan Kepegawaian Negara;
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Analis Kebijakan Ahli Utama atau pejabat pimpinan tinggi madya/pejabat fungsional lain yang memiliki kompetensi dan melaksanakan fungsi di bidang analisis kebijakan.

(2) Susunan keanggotaan TPI dan TPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:

• seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pimpinan instansi pusat/sekretaris daerah atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk;
• seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat yang membidangi urusan kepegawaian; dan
• anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas unsur:

1. analis kebijakan, yang jumlahnya paling sedikit 2 (dua) orang; atau
2. pejabat lain yang memiliki kompetensi dan melaksanakan fungsi di bidang analisis kebijakan.