PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan arus penanaman modal

asing di bidang perkebunan kelapa sawit, perlu memberikan

kesempatan dan kepastian usaha serta menciptakan iklim yang

mendukung;

• bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan

Instruksi Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal

Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun

1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal

Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun

1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

1. Peraturan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan

Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka

Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);

1. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara

Penanaman Modal;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Pertanian;

1. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

Untuk :

PERTAMA : Memberikan peluang berusaha kepada Penanaman Modal Asing di

bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

KEDUA : Menyelesaikan proses izin Penanaman Modal Asing untuk mendapatkan

persetujuan dari Presiden.

KETIGA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO