KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

PERSUSUAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional

untuk tujuan mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan

kelancaran arus barang, maka dipandang perlu menetapkan kembali

ketentuan tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan

Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun

1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3502);

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi

Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Pertanian;

1. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;

2. Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Kesehatan;

4. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

Untuk :

PERTAMA : Tidak memberlakukan beberapa ketentuan dalam Lampiran Instruksi

Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan

Pengembangan Persusuan Nasional yaitu:

1. Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

Rasio susu adalah perbandingan antara jumlah susu produksi dalam

negeri yang diserap industri pengelolaan susu dengan jumlah bahan

susu impor yang diizinkan dalam ekuivalen susu segar dan

ditetapkan secara berkala".

1. Pasal 1 angka 9 yang berbunyi:

Kebijaksanaan impor satu pintu adalah kebijaksanaan yang

menentukan bahwa seluruh impor susu melalui lembaga tata niaga

tertentu."

1. Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

Impor susu dilakukan melalui kebijaksanaan satu pintu dan

kebijaksanaan rasio susu."

1. Semua ketentuan yang berkaitan dengan pengendalian impor susu,

kewajiban menyerap susu produksi dalam negeri, dan pengendalian

harga susu di dalam negeri.

KEDUA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands