PENGHAPUSAN KEWAJIBAN MEMILIKI REKOMENDASI INSTANSI TEKNIS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1998

TENTANG

PENGHAPUSAN KEWAJIBAN MEMILIKI REKOMENDASI INSTANSI TEKNIS

DALAM PERMOHONAN PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi dan untuk lebih

meningkatkan arus investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan

Penanaman Modal Asing, dipandang perlu memberi kemudahan

dalam pemberian persetujuan penanaman modal berupa penghapusan

kewajiban memiliki rekomendasi dari instansi teknis;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi

Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal

Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun

1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal

Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun

1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

MENGINSTRUKSIKAN: …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Para Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan

kegiatan penanaman modal.

Untuk :

PERTAMA : Meniadakan kewajiban memiliki terlebih dahulu rekomendasi dari

masing-masing instansi tingkat pusat/Departemen Teknis/Sektor yang

terkait, bagi para calon penanam modal dan para penanam modal yang

bermaksud melakukan investasi dalam rangka Penanaman Modal Dalam

Negeri dan Penanaman Modal Asing.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak

berlaku bagi bidang-bidang usaha yang termasuk dalam sektor sebagai

berikut:

• Sektor Pertambangan, yang merupakan kegiatan ekstraksi;

• Sektor Energi;

• Sektor Perkebunan Kelapa Sawit;

• Sektor Perikanan.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE