PENGELOLAAN PROGRAM AKSI KEPENDUDUKAN

regulation_id: INPRES_14_1999 source: peraturan.go.id permalink: 17-crpginfra/regvault-relocation-mmapc/audit/out/tier2-apply-md/inpres-14-1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM AKSI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan kependudukan adalah mewujudkan penduduk yang maju, mndiri dan sejahtera yang hidup serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. bahwa penduduk merupakan titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, serta modal dasar, kekuatan, sasaran, pelaku, dan sekaligus tujuan pembangunan; c. bahwa hubungan perkembangan kependudukan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan yang terjalin secara serasi, selaras dan seimbang merupakan syarat mutlak terwujudnya pembangunan berkelanjutan; d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo Tahun 1994 beserta hasil telaahan dan kajian pelaksanaan Program Aksi Kependudukan dalam sidang khusus ke-21 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Tahun 1999, perlu dilaksanakan Program Aksi Kependudukan dan Pembangunan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia; e. bahwa sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan Instruksi Presiden tentang Pengelolaan Program Aksi Kependudukan di Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Ngara Nomor 3559);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara; MENGINSTRUKSIKAN : Kepada :
6. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Dalam Negeri;
10. Para Menteri lainnya dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
11. Para Gubernur;
12. Para Bupati/Walikota. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Untuk : PERTAMA : Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Program Aksi Kependudukan di Indonesia yang meliputi : a. Informasi kependudukan; b. administrasi kependudukan; c. pengarahan perkembangan kependudukan. KEDUA : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan dukungan bagi perencanaan program dan penyediaan dana pembiayaan untuk melaksanakan Program Aksi Kependudukan di Indonesia. KETIGA : Menteri Keuangan membantu pengaturan dana yang diperlukan sebagai dukungan kegiatan Program Aksi Kependudukan di Indonesia. KEEMPAT : Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan bagi pelaksanaan Program Aksi Kependudukan di Indonesia di tingkat propinsi dan kabupaten/kota serta menyusun p etunjuk umum pelaksanaan Program Aksi Kependudukan untuk propinsi dan kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. KELIMA : Para Menteri lainnya dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen memberikan prioritas dalam melaksanakan Program Aksi Kependudukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. KEENAM : Para Gubernur melakukan koordinasi dan pembinaan umum bagi kelancaran pelaksanaan Program Aksi Kependudukan di daerah masing-masing. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KETUJUH : Para Bupati/Walikota merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Program Aksi Kependudukan di daerah, yang meliputi : a. informasi kependudukan; b. administrasi kependudukan; c. pengarahan perkembangan kependudukan. KEDELAPAN : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ssuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 7 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUYUF HABIBIE PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14 TAHUN 1999 TANGGAL : 7 OKTOBER 1999 PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM AKSI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA I. UMUM
13. Penduduk merupakan titik sentral dari pembangunan yang berkelanjutan, karena penduduk adalah modal dasar, pelaku, sekaligus faktor dominan yang menentukan keberhasilan pembangunan. Untuk itu penduduk harus menjadi perhatian dari seluruh upaya pembangunan karena akan menjadi kekuatan dan pelaku pembangunan serta sekaligus merupakan sasaran pembangunan yang ingin ditingkatkan harkat derajat dan martabatnya agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor tahun tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, kualitas penduduk perlu dikendalikan, kualitas penduduk perlu dikembangkan dan mobilitas penduduk perlu diarahkan agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional guna terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.
14. Kualitas kehidupan dan kemampuan penduduk yang meliputi status gizi, derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan produktivitas masih rendah. Sehingga penduduk Indonesia belum mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain, terutama dalam menghadapi persaingan yang ketat dalam era globalisasi. Meskipun angka kelahiran sudah dapat ditekan, kuantitas penduduk Indonesia masih akan bertambah dengan jumlah yang cukup besar. Masalah kependudukan lainnya adalah tingkat persebaran penduduk yang tidak merata antara kawasan timur dengan kawasan barat Indonesia, atau antar daerah. Hal ini akan berdampak pada besarnya kebutuhan dasar dan mengurangi kemampuan penduduk untuk hidup layak ssuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimiliki PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA wilayah-wilayah tersebut;
15. Pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo Tahun 1994, telah disepakati oleh 179 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kebijaksanaan Global Kependudukan dan Pembangunan sampai Tahun
16. Kebijaksanaan ini lebih dikenal sebagai Program Aksi Kependudukan dan Pembangunan. Oleh karena itu hasil Konferensi Kependudukan ini dijadikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat seluruh dunia untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijaksanaan pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Pelaksanaan Program Aksi Kependudukan mempunyai sasaran jangka panjang sampai tahun 2015. Indonesia adalah salah satu negara pemrakarsa pelaksanaan Program Aksi Kependudukan. Oleh karena itu Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk ikut melaksanakan secara aktif dan konsekuen kebijaksanaan tersebut secara nasional.
17. Selanjutnya dalam sidang khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-21 tentang telaahan dan kajian Program Aksi Kependudukan dan Pembangunan di New York Tahun 1999 telah diidentifikasi berbagai kemajuan yang telah dicapai maupun kekurangan dan bahkan kemunduran yang masih perlu diperhatikan serta langkah-langkah guna mencapai tujuan Program Aksi Kependudukan yang telah ditetapkan.
18. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan penduduk melalui pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk dengan didukung oleh informasi dan administrasi kependudukan yang memadai.
19. Permassalahan dan tantangan kependudukan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional semakin berat, apalagi bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis ekonomi. Disisi lain, dari segi pendanaan andil negara maju untuk melaksanakan pembangunan di bidang kependudukan secara global mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir ini. Untuk itu secara global dan nasional perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih terencana, terkendali, efektif, efisien, dan terkoordinasi sehingga sasaran pembangunan kependudukan nasional dan global dapat dicapai sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA II. TUJUAN DAN SASARAN
20. Tujuan pengelolaan Program Aksi Kependudukan adalah terwujudnya penduduk maju, mandiri, dan sejahtera yang hidup serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
21. Sasaran pengelolaan Program Aksi Kependudukan meliputi : a. Terwujudnya kepedulian dan peran serta semua pihak terhadap Program Aksi Kependudukan; b. Terlaksananya koordinasi Program Aksi Kependudukan di Indonesia; c. Tercapainya sasaran yang disepakati pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan khususnya dan Pembangunan Kependudukan di Indonesia pada umumnya. III.RUANG LINGKUP Untuk dapat melaksanakan Program Aksi Kependudukan khususnya dan kebijaksanaan pembangunan kependudukan pada umumnya perlu dilakukan upaya-upaya pokok sebagai berikut : A. Pengelolaan Informasi Kependudukan. Informasi kependudukan merupakan sumber daya pembangunan dapat berupa data makro maupun mikro. Informasi kependudukan yang berupa data mikro meliputi data-data yang diolah dari data kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk serta data kependudukan lainnya seperti tingkat kemiskinan, statistik wanita dalam akses terhadap pelayanan sosial, akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, kesertaan keluarga berencana, partisipasi sekolah, tenaga kerja, dan sebagainya. Informasi kependudukan meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis data, serta pengembangan jaringan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi. Tanpa dukungan informasi yang memadai, keputusan-keputusan dalam merencanakan pembangunan menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, pembangunan informasi kependudukan merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan pembangunan kependudukan itu sendiri. Ketersediaan informasi kependudukan akan membantu trejadinya perencanaan pembangunan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang berwawasan kependudukan.
22. Pengumpulan Data dilaksanakan melalui : a. Registrasi penduduk yaitu pencatatan kelahiran, kematian dan perpindahan p enduduk yang dilaksanakan setiap waktu; b. Pendataan keluarga yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun; c. Cakupan registrasi penduduk dan pendataan keluarga ini harus menjangkau setiap penduduk dan keluarga serta menjangkau setiap wilayah.
23. Pengolahan dan Analisis : a. Pengolahan data harus menghasilkan informasi yang dikelompokkan berdasar umur, jenis kelamin, etnis dan unit geografi; b. Analisis diharapkan dapat mengembangkan suatu informasi bagi pemahaman dan antisipasi adanya keterkaitan antara veriabel kependudukan, sosial ekonomi termasuk lingkungan hidup.
24. Pengembangan Jaringan Informasi Kependudukan : a. Mengembangkan jaringan informasi secara vertikal mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kabupaten/kota dan pusat; b. Mengembangkan jaringan informasi antar dinas, serta antar lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga internasional.
25. Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan Data dan informasi kependudukan yang benar, terpercaya, tepat waktu dan dapat dibandingkan secara internasional merupakan dasar bagi perumusan kebijaksanaan serta pemantauan dan penilaian pelaksanaan program pembangunan. B. Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan memberikan legalitas penduduk secara individual untuk melaksanakan kegiatan sosial ekonomi dimanapun yang bersangkutan berada. Disamping itu sistem administrasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam upaya perlindungan sosial kepada masyarakat.
26. Pemberian aspek legalitas bagi penduduk meliputi : a. Kepada setiap penduduk harus diberikan nomor induk penduduk; b. Setiap penduduk harus mempunyai akte kelahiran; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c. Penduduk yang sudah dewasa harus mempunyai kartu penduduk; d. Kepada setiap keluarga harus diberikan kartu keluarga.
27. Perlindungan Hak-hak Sipil. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu menjamin agar setiap penduduk mendapatkan semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara harus menjamin bahwa semua penduduk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi diri mereka sendiri dan k eluarga. C. Pengarahan Perkembangan Kependudukan Pengarahan Perkembangan Kependudukan merupakan upaya yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk serta pengarahan persebaran mobilitas penduduk untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya.
28. Pengendalian kuantitas penduduk dilaksanakan melalui upaya penurunan angka k ematian, terutama penurunan angka kematian bayi di bawah usia lima tahun serta memperpanjang usia harapan hidup rata-rata, penurunan angka kelahiran yang ditujukan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang menuju kondisi penduduk tanpa pertumbuhan. Pengendalian kuantitas penduduk dilaksanakan melalui: a. Percepatan pelembagaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dalam rangka mencapai penduduk tumbuh seimbang menuju kondisi penduduk tanpa pertumbuhan melalui pemenuhan kebutuhan para pasangan yang menginginkan penundaan atau pembatasan anak yang diinginkan. b. Percepatan penurunan angka kematian ibu dengan meningkatkan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan kelahiran anak adalah penyebab utama kematian wanita Indonesia. Meningkatkan status kesehatan dan gizi wanita usia subur khususnya wanita hamil dan menyusui melalui penyediaan pelayanan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA kesehatan dasar, merupakan upaya yang sangat strategis.
29. Pengembangan kualitas penduduk diarahkan untuk mewujudkan kualitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara hasil-hasil pembangunan dan lingkungan dan pembina keserasian manusia dalam lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan kualitas penduduk dilaksanakan melalui: a. Pengentasan kemiskinan Kemiskinan mempunyai dampak yang sangat besar pada kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan anak-anak. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan mempunyai resiko tinggi terhadap kekurangan gizi dan wabah penyakit. Anak-anak adalah sumber yang paling penting untuk masa depan dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Mengenali dan mengatasi kondisi anak balita yang mengalami gizi buruh untuk mencegah terjadinya generasi yang hilang. b. Pemberdayaan dan Peningkatan Status Perempuan. Keberadaan dan kemandirian perempuan serta peningkatan status politik, sosial, ekonomi serta kesehatan perempuan merupakan kunci dalam keberhasilan pembangunan. Pendidikan untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan keberanian untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan adalah salah satu aspek yang terpenting dalam pemberdayaan perempuan. Mengupayakan agar anak perempuan bisa dipertahankan di meja belajar, utamanya dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Menjamin agar semua perempuan dan l aki-laki terpenuhi pendidikannya merupakan pemenuhan dari hak asasi manusia. c. Memberikan perlindungan terhadap remaja dari bahaya narkotika dan obat-obatan bebahaya (Narkoba) serta rersiko reproduksi dan seksual Narkoba merusak masa depan generasi kita. Resiko reproduksi dan seksual mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki dan terjadinya penularan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual seperti HIV/AIDS. Remaja merupakan penduduk muda antara umur 15-24 tahun. Jumlahnya cukup banyak yaitu 16 persen dari jumlah penduduk. Upaya PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diperlukan adalah penyediaan penyuluhan dan pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai. d. Memberikan pengayoman terhadap penduduk usia lanjut. Keberhasilan keluarga berencana dan menurunnya tingkat kematian akan menghasilkan perubahan fundamental terhadap struktur umur penduduk, jumlah penduduk usia tua akan bertambah. Diperlukan upaya yang tepat untuk membangkitkan kualitas kehidupan dan kemampuan penduduk tua sehingga mereka dapat bekerja dan hidup sebaik mungkin secara mandiri tanpa tergantung dengan lingkungannya.
30. Pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan keseimbangan penduduk antar wilayah. Pengarahan mobilitas penduduk ditujukan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia, mengendalikan kuantitas penduduk di suatu wilayah tertentu, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja produktif, meningkatkan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja migran ke luar negeri serta peningkatan kesejahteraan keluarganya melalui kebijaksanaan migrasi internasional. Pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk dilaksanakan melalui : a. Menumbuhkan kondisi yang kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis. Persebaran penduduk Indonesia masih belum merata antar daerah, pulau dan wilayah. Sebagian besar penduduk masih tinggal di Pulau Jawa khususnya dan kawasan Indonesia barat pada umumnya wilayah penduduknya padat. Persebaran penduduk yang tidak merata kurang menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Di waktu mendatang, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848), daerah-daerah potensial akan menarik perpindahan penduduk secara spontan dari Pulau Jawa. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap mobilitas penduduk ini. b. Penduduk dipaksa pindah karena kedaan Perpindahan penduduk yang dipaksa pindah karena didorong keadaan sosial, ekonomi dan politik yang cenderung bertentangan dengan hak asasi manusia, memerlukan perlindungan dan pengelolaan relokasi agar dapat hidup tanpa kecemasan dan ketakutan. c. Migrasi Internasional Globalisasi dengan liberalisasi perdagangan dan inverstasinya mengakibatkan terjadinya perpindahan penduduk antar negara yang semakin meningkat. Saling hubungan antara ekonomi, politik dan kebudayaan memainkan peran penting dalam perpindahan penduduk antar negara. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan, perlindungan dan pembinaan terhadap para migran dan keluarganya. IV.Pelaksanaan Pengelolaan Program Aksi Kependudukan yang meliputi ruang lingkup tersebut di atas dilakukan melalui komisi kependudukan. Di tingkat pusat dibentuk oleh Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan di tingkat daerah dibentuk oleh Bupati/Walikota. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE