PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BANK SENTRAL

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPBULIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BANK SENTRAL

DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menghadapi perkembangan kehidupan ekonomi dan moneter

dunia yang bergerak cepat, diperlukan perangkat hukum terutama di

bidang moneter dan perbankan yang secara mendasar mampu

memberi landasan bagi penyesuaian kehidupan nasional di

bidang-bidang tersebut terhadap perkembangan yang terjadi, dan

mengatasi persoalan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya;

• bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk secepatnya

mengambil langkah penyusunan Rancangan Undang-undang tentang

Bank Sentral yang baru, dan menyempurnakan Undang-Undang

tentang Perbankan yang telah ada;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembararn

Negara Nomor 2865);

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3472);

MENGINSTRUKSIKAN : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Keuangan

Untuk :

PERTAMA : Segera menyusun :

1. Rancangan Undang-undang tentang Bank Sentral sebagai pengganti

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral;

1. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

dan secepatnya mengajukan kepada Presiden sehingga dapat

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya

masing-masing tanggal 31 Desember 1998 dan tanggal 30 Juni 1998.

KEDUA : Berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan

dan Industri/Kepala BAPPENAS, Menteri Kehakiman, Menteri Negara

Sekretaris Negara dan Gubernur Bank Indonesia dalam pelaksanaan

penyusunan kedua Rancangan Undang-undang tersebut.

KETIGA : Membentuk Tim Antar Departemen dan Instansi lainnya yang terkait

bagi penyusunan kedua Rancangan Undang-undang tersebut dan seluas

mungkin mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan para ahli yang

dipandang perlu.

KEEMPAT : Melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas tersebut, atau

sewaktu-waktu apabila terdapat persoalan yang bersifat prinsipiil,

kepada Presiden untuk memperoleh keputusan.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO