PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1997

TENTANG

PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun melalui peningkatan gizi dan kesehatan siswa

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) negeri dan swasta perlu

diselenggarakan program khusus;

• bahwa program khusus dimaksud adalah Program Makanan Tambahan

Anak Sekolah (PMT-AS) yang bersifat lintas sektoral dan saling

mendukung dengan program lainnya yang terkait;

• bahwa Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) itu

akan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat yang

dalam penyelenggaraannya diperlukan keserasian dan keterpaduan

langkah;

• bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut di atas, dipandang

perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Makanan

Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang selanjutnya disebut INPRES

PMT-AS;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993

tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3153);

1. Undang-…

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3390);

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3495);

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran

Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3656);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3412);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah

Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3487);

1. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang

Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa (LSD) Menjadi Lembaga

ketahanan Masyarakat Desa;

1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

1. Instruksi…

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua

BAPPENAS;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Kesehatan;

4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Menteri Agama;

6. Menteri Pertanian;

7. Menteri Negara Urusan Pangan;

8. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

9. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

Untuk :

PERTAMA : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional :

• Mengkoordinasikan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di tingkat

Pusat;

• Bersama-sama Menteri terkait menyusun panduan sebagai pedoman

umum dalam pengelolaan PMT-AS;

• Bersama-…

• Bersama-sama Menteri terkait mengadakan evaluasi tahunan yang

menyeluruh dan terpadu terhadap pelaksanaan PMT-AS

KEDUA : Menteri Dalam Negeri :

• Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian PMT-AS;

• Membuat petunjuk teknis tentang tata cara.....

KETIGA : Menteri Keuangan:

• Mengatur penyediaan dan penyaluran dana bagi pembiayaan PMT-AS;

• Menyusun petunjuk teknis bagi kelancaran pelaksanaan dan

pengendalian PMT-AS.

KEEMPAT : Menteri Kesehatan:

• Membuat petunjuk teknis tentang jenis makanan jajanan setempat

yang aman, sehat dan mengandung nilai gizi tinggi;

• Membuat petunjuk teknis tentang pengawasan mutu dan keamanan

makanan jajanan yang digunakan dalam PMT-AS.

KELIMA : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

• Bersama-sama Menteri Agama membuat petunjuk teknis pelaksanaan

PMT-AS di sekolah;

• Membuat petunjuk teknis untuk memantau kemajuan dan

perkembangan anak terutama minat dan prestasi belajar siswa peserta

PMT-AS.

KEENAM : Menteri Agama:

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Bersama-sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat

petunjuk teknis pelaksanaan PMT-AS di sekolah;

• Membuat petunjuk teknis sosialisasi PMT-AS melalui

lembaga-lembaga keagamaan.

KETUJUH : Menteri Pertanian, membuat petunjuk teknis tentang pemanfaatan lahan

dan pengembangan sumber daya pangan setempat untuk menunjang

PMT-AS.

KEDELAPAN :…

KEDELAPAN : Menteri Negara Urusan Pangan, mendayagunakan PMT-AS sebagai

wahana untuk mendukung program diversifikasi pangan dan

pemasyarakatan gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI).

KESEMBILAN: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melakukan pembinaan Umum

bagi kelancaran penyelenggaraan PMT-AS, di wilayah

masing-masing.

KESEPULUH : Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, mengkoordinasikan

perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan PMT-AS dan

program-program sektoral serta regional, khususnya dalam rangka

mendukung PMT-AS, di wilayah masing-masing.

KESEBELAS : Semua instansi terkait agar melaksanakan PMT-AS sesuai dengan

petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1997

TANGGAL 15 JANUARI 1997

I. UMUM

1. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) adalah suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) negeri dan swasta yang ditetapkan pemerintah;
2. PMT-AS diselenggarakan bagi seluruh siswa SD/MI negeri dan swasta yang ditetapkan pemerintah dalam rangka perbaikan keadaan gizi dan kesehatan anak sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar siswa;
3. Pelaksanaan PMT-AS menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, orang tua dan masyarakat;
4. Desa IDT adalah desa tertinggal yang mendapat bantuan khusus melalui program INPRES Desa Tertinggal sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil survei Biro Pusat Statistik.

II. Tujuan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah A. Tujuan Umum Meningkatkan ketahanan fisik siswa SD/MI negeri dan swasta melalui perbaikan keadaan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar anak untuk meningkatkan prestasi dalam rangka menunjang tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

B. Tujuan Khusus:

1. Meningkatkan keadaan gizi siswa SD/MI negeri dan swasta, meningkatkan minat belajar siswa, mengurangi absensi siswa dan tinggal kelas serta mengurangi jumlah anak yang putus sekolah.
2. Mendukung program diversifikasi pangan dengan menanamkan sikap dan perilaku menyukai makanan jajanan setempat dalam rangka pelaksanaan gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI) yang dimulai pada usia dini.
3. Menanamkan kebiasaan makan yang baik serta kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak anak-anak untuk menumbuhkembangkan perilaku hidup sehat yang didukung oleh sanitasi lingkungan yang baik.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Mendorong…
2. Mendorong perkembangan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan produk pertanian setempat, untuk digunakan dalam PMT-AS, Bagi desa IDT diutamakan agar PMT-AS menggunakan hasil produksi Kelompok Masyarakat (POKMAS) program IDT.
3. Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan anak dengan memperhatikan keadaan gizi dan kesehatannya, sehingga apabila bantuan pemerintah selesai, masyarakat mau dan mampu melanjutkan dan melestarikan PMT-AS ini atas swadaya masyarakat sendiri.

III. Bentuk PMT-AS

1. Bentuk dan jenis makanan yang disajikan tidak berupa makanan lengkap seperti nasi dan lauk pauknya, tetapi berupa makanan jajanan atau makanan kecil dengan tetap memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
2. Makanan jajanan untuk PMT-AS harus menggunakan bahan hasil pertanian setempat dan tidak dibenarkan menggunakan bahan makan produk pabrik atau industri yang dibeli atau didatangkan dari kota, seperti susu bubuk, susu kaleng, susu karton, macam-macam mie instant, roti atau kue-kue produk pabrik.
3. Makanan jajanan PMT-AS harus mengandung energi minimal 300 kalori dan 5 gram protein untuk tiap anak dalam setiap hari pelaksanaan PMT-AS.
4. Makanan jajanan tersebut diberikan paling sedikit 3 kali seminggu atau selama 108 hari belajar efektif dalam satu tahun anggaran. Apabila memungkinkan penyediaan makanan jajanan dapat diselenggarakan lebih dari 3 kali seminggu.

IV. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan PMT-AS di sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dan Guru bekerja sama dengan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), kader PKK desa/kelurahan, dengan pengawasan mengenai teknis gizi dan sanitasi makanan oleh bidan di desa/tenaga gizi puskesmas.
2. Bimbingan teknis untuk pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan pertanian lainnya serta pengembangan produksi hasil pertanian setempat untuk keperluan PMT-AS dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
3. Di desa IDT bimbingan teknis dilakukan dengan mendayagunakan tenaga Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W) dan pendamping lokal.
4. Penyelenggaraan kegiatan PMS-AS didukung dan diperkaya dengan pendidikan agama, kesehatan, gizi, dan sanitasi lingkungan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

V. Organisasi… V. Organisasi Penyelenggaraan PMT-AS

1. Dalam penyelenggaraan PMT-AS dibentuk :

• Forum Koordinasi PMT-AS tingkat Pusat;
• Forum Koordinasi PMT-AS tingkat Propinsi;
• Forum Koordinasi PMT-AS tingkat Kabupaten/Kotamadya;
• Tim Pengelola PMT-AS tingkat Kecamatan;
• Tim Pengelola PMT-AS tingkat Desa/Keluarahan;
• Tim Pelaksana PMT-AS di sekolah.

1. Susunan organisasi penyelenggaraan PMT-AS berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing dirinci lebih lanjut dalam buku Pedoman Umum Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.

VI. Penyediaan dan Penyaluran Dana PMT-AS

1. Penyediaan dana PMT-AS dituangkan dalam Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP) untuk setiap Dati I dan Dati II yang memperoleh alokasi dana tersebut. Dana yang tercantum dalam SPABP merupakan pagu yang tidak boleh dilampaui.

2. Dana PMT-AS tersebut disalurkan langsung kepada Kepala Sekolah melalui Bank atau Kantor Pos Penyalur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran setelah menerima permintaan dari Kepala Sekolah setempat yang diketahui oleh Pengurus BP3 dan Tim Penggerak PKK desa/kelurahan.

VII. Pengendalian dan Pengawasan

1. Pengendalian dan pengawasan PMT-AS dilakukan secara berjenjang dari tingkat sekolah dan desa/kelurahan sampai pada tingkat pusat.

2. Pada tingkat sekolah dan desa/kelurahan pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Sekolah, Kepala Desa/Kelurahan, LKMD, BP3, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, dan Bidan di Desa/Kelurahan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pada…

2. Pada tingkat kecamatan pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Camat sebagai koordinator, Kepala Seksi PMD Kecamatan, Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas, Tenaga SP2W dan Pendamping Lokal, Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan Pengawas TK/SD Kantor Depdikbud Kecamatan.

3. Pada tingkat Kabupaten/Kotamadya pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Bupati/Kotamadya sebagai Koordinator dan anggota forum koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kotamadya.

4. Pada tingkat Propinsi pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur sebagai koordinator dan anggota forum koordinasi PMT-AS Propinsi.

5. Di tingkat Pusat, pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Forum Koordinasi PMT-AS tingkat Pusat yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil dari instansi terkait.

6. Pengendalian dan pengawasan juga dilaksanakan secara terbuka oleh masyarakat dan pers.

7. Aparat pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan PMT-AS, perkembangan/kemajuan yang dicapai, hambatan yang ditemukan di lapangan, dampaknya terhadap siswa SD/MI, orang tua dan masyarakat.

2. Pelaporan bulanan pelaksanaan PMT-AS dilakukan Kepala SD/MI dibantu oleh guru yang ditunjuk, dikirim kepada Camat melalui Pengawas TK/SD (Kantor Depdikbud Kecamatan).

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Atas dasar laporan tersebut pada butir 2, Camat menyusun laporan kepada Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II setiap dua bulan sekali.

2. Bupati…

3. Bupati Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II merangkum setiap laporan dari Camat dan menyampaikannya kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I setiap tiga bulan sekali.

4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I menilai laporan dari Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dan membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS setiap empat bulan sekali, melalui Forum Koordinasi PMT-AS tingkat Pusat.

5. Menteri…

6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait lainnta melaporkan kepada Presiden sedikitnya sekali dalam satu tahun.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO