Pencarian

PENCURIAN

1915 “ jika Anda memiliki teks untuk KUHP 153, silakan sunting dan tambahkan di halaman ini ” Catatan Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 , pasal 8, butir 37. Sumber Pengumuman staatsblad Tanggal: 15-10-1915 Nomor: 732 Judul: Wetboek van Strafrecht (WvS) hukumonline.com hukum.unsrat.ac.id === 187 === ←...

Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP. Pasai 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. SK No 161229A Agar PEESIDEN REPUBLIK TNOONESIA Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Jar:uafi2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari2O2S MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 2023 NOMOR I Salinan sesuai…...

TATA CARA PENANGANAN PERKARA

Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi hapus karena daluwarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Pidana (KUHP)....

PENGUMPULAN DATA

Golongan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Buku III Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Pidana (KUHP) dan di luar KUHP....

PULLAHJIANTA

(1) Aplikasi data umum gangguan Kamtibmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a memuat : a. data gangguan kamtibmas; b. kejahatan KUHP; c. pelanggaran KUHP; d. kejahatan/pelanggaran di luar KUHP; e. tindak pidana ringan (Tipiring); dan f. gangguan Kamtibmas (jenis gangguan kamtibmas). (2) Aplikasi sebaran kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b memuat: a. trend kejahatan total; b. trend kejahatan bulanan ; c. trend kejahatan periodik ; dan d. perbandingan ju...

PULLAHJIANTA

Data tipiring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e memuat materi: a. jumlah perkara yang diatur KUHP dan Perda; b. penyelesaian perkara di pengadilan; c. vonis hakim; d. dalam proses penyidikan; dan e. kendala proses penyidikan....

PIDANA DAN TINDAKAN

**(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam** hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. **(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan** terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. **(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku** terhadap Anak. **(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP** berlaku juga terhadap Anak sepanjang t...

PENCURIAN

Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, kecuali yang dirumuskan dalam ayat kedua pasal 393 bis, sepanjang kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau 81 / 118 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/82 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/83 ​...

PENCURIAN

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam 84 / 118 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/85 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/86 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/87 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/88 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/89 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/90 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/91 ​...

PENCURIAN

Seorang nakoda kapal Indonesia yang di luar keharusan sengaja tidak memberi kepada penumpang kapalnya apa yang wajib diberikan padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. ​ Halaman:KUHPidana.pdf/96 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/97 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/98 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/99 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/100 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/101 ​ Halaman:KUHPidana.pdf/102 === 146 === ←...