Semua Peraturan (45,692)
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA MALUKU
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1961 tentang “PANCA SATIA”
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "PERTAMBANGAN MINYAK INDONESIA"(PERTAMINA)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1961 tentang PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 106 MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN DAN KANTOR KANTOR
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA SULAWESI SELATAN/TENGGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA KALIMANTAN TENGAH
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA KALIMANTAN BARAT
Peraturan Pemerintah Nomor 245 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM POS DAN TELEKOMUNIKASI
Peraturan Pemerintah Nomor 244 Tahun 1961 tentang PENGERJAAN DAN PENGGUNAAN TENAGA AHLI ASING DALAM PELAKSANAANPROYEK AERIAL SURVEY DALAM RANGKA EKSPLORASI SUMBER-SUMBER KEKAYAAN ALAM INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 243 Tahun 1961 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS
Peraturan Pemerintah Nomor 242 Tahun 1961 tentang PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1959TENTANG POS DALAM NEGERI (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 41)
Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA POS DAN TELEKOMUNIKASI
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA ACEH
Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961 tentang PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI YANG BERHUBUNG DENGAN "RETOOLING"DIBEERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA/JABATAN NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 237 Tahun 1961 tentang SUSUNAN, WEWENANG DAN TUGAS KEWAJIBAN DEWAN PENEMPATAN SARJANA
Peraturan Pemerintah Nomor 236 Tahun 1961 tentang MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NOMOR 72) MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGANMENYAMPAIKAN ALAT PEMBAYARAN INDO
Peraturan Pemerintah Nomor 235 Tahun 1961 tentang PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN FARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
Peraturan Pemerintah Nomor 234 Tahun 1961 tentang PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1954, TENTANG PEMBERIAN PORSEKOT HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 232 Tahun 1961 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 PRP. TAHUN 1960 TENTANG DEWAN PERUSAHAAN
Peraturan Pemerintah Nomor 231 Tahun 1961 tentang MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1958 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PENEMPATAN TENAGA ASING
Peraturan Pemerintah Nomor 230 Tahun 1961 tentang MERUBAH JANGKA WAKTU YANG TERSEBUT DALAM PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1961
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA SUMATERA UTARA
Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 tentang PENYERAHAN PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA RAYA
Peraturan Pemerintah Nomor 228 Tahun 1961 tentang PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS ANGGOTA TENTARA, JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, YANG MENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
Peraturan Pemerintah Nomor 227 Tahun 1961 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN BEKAS KETUA/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA
Peraturan Pemerintah Nomor 226 Tahun 1961 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, YANG MENERIMA TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
Peraturan Pemerintah Nomor 225 Tahun 1961 tentang PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA, JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA YANG MENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 1961 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 4 DAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGANEGARA BELANDA
Peraturan Pemerintah Nomor 222 Tahun 1961 tentang PEMBUBARAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK BELANDA
Peraturan Pemerintah Nomor 221 Tahun 1961 tentang SATYALANCANA KEAMANAN
Peraturan Pemerintah Nomor 220 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERKAPALAN ALIR MENJAYA
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA RIAU
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang PERGURUAN TINGGI
Peraturan Pemerintah Nomor 219 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PABRIK KAPAL INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 218 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA LOGAM MULIA
Peraturan Pemerintah Nomor 217 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASAM ARANG
Peraturan Pemerintah Nomor 216 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI PERKAPALAN DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN
Peraturan Pemerintah Nomor 215 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "LOKANANTA"
Peraturan Pemerintah Nomor 214 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI JIWA EKA SEJAHTERA
Peraturan Pemerintah Nomor 213 Tahun 1961 tentang PEMBENTUKAN BADAN PIMPINAN UMUM ASURANSI JIWA
Peraturan Pemerintah Nomor 211 Tahun 1961 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 210 Tahun 1961 tentang KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M. 1956 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 9 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 127) SERTA PERUBAHAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA ANGKATAN PERANG
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1961 tentang PENETAPAN PRIORITAS DAN PROSEDUR KREDIT LUAR NEGERI DALAM HUBUNGAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA
MEREK PERUSAHAAN DAN MEREK PERNIAGAAN
Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG
Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 1961 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
Peraturan Pemerintah Nomor 207 Tahun 1961 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI PERTAMA, WAKIL MENTERI PERTAMA DAN MENTERI