UU Berlaku

KEPABEANAN

PEMBUKAAN

UU_NO_10-17_2006_KNS

Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

www.hukumonline.com

Update : Januari 2019

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG KEPABEANAN

SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH:

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional;
bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar daripada haluan Negara dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentuk- bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah- langkah pembaruan;
bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional;
bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang- undang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ini merupakan Konsiderans dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah mengalami perubahan.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Ini merupakan Dasar Hukum dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah mengalami perubahan.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPABEANAN

PENJELASAN UMUM

Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdi kepada kepentingan nasional, bersumber pada

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan Undang- undang kepabeanan nasional belum dapat dibentuk sehingga Indische Tarief Wet (Undang-undang Tarif Indonesia) Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35, Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea) Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240, dan Tarief Ordonnantie (Ordonansi Tarif) Staatsblad Tahun 1910 Nomor 628 masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakangi, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan Kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk, maka peraturan perundang- undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan Bea Masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, aparatur kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif, dan efisien, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Undang-undang Kepabeanan ini telah memperhatikan aspek-aspek:

keadilan, sehingga Kewajiban Pabean hanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
pemberian insentif yang akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor, dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan;
netralitas dalam pemungutan Bea Masuk, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;
kelayakan administrasi, yaitu pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat ditekan serendah mungkin;
kepentingan penerimaan negara, dalam arti ketentuan dalam Undang-undang ini telah memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, dan dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini ditaati;
Wawasan Nusantara, sehingga ketentuan dalam Undang-undang ini diberlakukan di Daerah Pabean yang meliputi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, diperairan pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

praktek kepabeanan internasional sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan internasional.

Undang-undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembukaan, sanksi administrasi, penyidikan, dan lembaga banding.
Selain daripada itu untuk meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang, dan dokumen agar menjadi semakin baik, efektif, dan efisien, maka diatur pula antara lain:

pelaksanaan pemeriksaan secara selektif;
penyerahan Pemberitahuan Pabean melalui media elektronik (hubungan antar komputer);
pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititikberatkan pada audit di bidang Kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan;
peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas Bea Masuk melalui sistem menghitung dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang (self assessment), dengan tatap memperhatikan pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang, seperti barang pornografi, narkotika, uang palsu, dan senjata api.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan amanat yang tersurat dan tersirat dalam garis-garis besar daripada haluan Negara, Undang-undang Kepabeanan ini merupakan produk nasional yang mampu menjawab tuntutan pembangunan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.
Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
Ekspor ad alah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 15a. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.
Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.
Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.

Penjelasan Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan

terutang bea masuk.

(2) Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean

dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang ekspor dalam hal

dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. Ayat (2) Ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Yang dimaksud dengan sarana pengangkut, yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Yang dimaksud dimuat yaitu dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar. Ayat (3) Ayat ini memberikan penegasan bahwa walaupun barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, jika dapat dibuktikan barang tersebut akan dibongkar di dalam daerah pabean dengan menyerahkan suatu pemberitahuan pabean, barang tersebut tidak dianggap sebagai barang ekspor.

Pasal 2A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.

(2) Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:

menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
melindungi kelestarian sumber daya alam;
mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

(3) Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 2A Pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasar internasional.

Pasal 3

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.

(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan

pemeriksaan fisik barang.

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

diajukan terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Pada dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan dalam daerah pabean oleh pejabat bea dan cukai secara selektif dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang dan importir. Namun, dengan mempertimbangkan kelancaran arus barang dan/atau pengamanan penerimaan negara, Menteri dapat menetapkan pelaksanaan pemeriksaan pabean di luar daerah pabean oleh pejabat bea dan cukai atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 4

(1) Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen.

(2) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor.

(3) Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 4

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pada dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan di dalam daerah pabean oleh pejabat bea dan cukai. Dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia, diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir. Dengan demikian, pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin sehingga terhadap barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian terhadap dokumennya. Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan, pasal ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk dalam hal-hal tertentu dapat mengatur tata cara pemeriksaan fisik atas barang ekspor.

Pasal 4A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean.

(2) Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan

jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada Menteri.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 4A Ayat (1) Pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini hanya dilakukan terhadap pengangkutan barang tersebut dari satu tempat ke tempat lain dalam daerah pabean yang dilakukan melalui laut. Pengawasan pengangkutan barang tertentu ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan antarpulau barang-barang strategis seperti hasil hutan, hasil tambang, atau barang yang mendapat subsidi.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Ayat (2) Yang dimaksud dengan instansi teknis terkait yaitu kementerian atau lembaga pemerintah nondepartemen yang berwenang. Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 5

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan

dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.

(2) Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau

tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.

(3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, ditetapkan kawasan

pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.

(4) Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh

Menteri.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Dilihat dari keadaan geografis Negara Republik Indonesia yang demikian luas dan merupakan negara kepulauan, maka tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang pantai untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke atau yang dikeluarkan dari daerah pabean memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ditetapkan bahwa pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan di kantor pabean. Penegasan bahwa pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean maksudnya yaitu jika kedapatan barang dibongkar atau dimuat di suatu tempat yang tidak ditunjuk sebagai kantor pabean berarti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini. Dengan demikian, pengawasan lebih mudah dilakukan, sebab tempat untuk memenuhi kewajiban pabean seperti penyerahan pemberitahuan pabean atau pelunasan bea masuk telah dibatasi dengan penunjukan kantor pabean yang disesuaikan dengan kebutuhan perdagangan. Pemenuhan kewajiban pabean di tempat selain di kantor pabean dapat diizinkan dengan pemenuhan persyaratan tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri, sesuai dengan kepentingan perdagangan dan perekonomian, atau apabila dengan cara tersebut kewajiban pabean dapat dipenuhi dengan lebih mudah, aman, dan murah. Pemberian kemudahan berupa pemenuhan kewajiban pabean di tempat selain di kantor pabean tersebut bersifat sementara. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas barang dan ketertiban bongkar muat barang, serta pengamanan keuangan negara, Undang-Undang ini menetapkan adanya kawasan pabean di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan menetapkan adanya kantor pabean. Penunjukan pos pengawasan pabean dimaksudkan untuk tempat pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan. Pos tersebut merupakan bagian dari kantor pabean dan di tempat tersebut tidak dapat dipenuhi kewajiban pabean.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 5A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan

dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

(2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data

elektronik dilakukan oleh Menteri.

(3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah

menurut Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 5A Ayat (1) Data elektronik (softcopy) yaitu informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 6

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.

(2) Dalam hal pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis

terkait, pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 6A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(1) Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan

pemenuhan kewajiban pabean tertentu.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau

berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 6A Ayat (1) Dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan kepabeanan, diperlukan adanya sarana untuk mengenali pengguna jasa kepabeanan melalui nomor identitas pribadi yang diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan nomor identitas pribadi itu dimaksudkan bahwa hanya orang yang memiliki nomor identitas tersebut yang dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem teknologi informasi kepabeanan. Pemerolehan nomor identitas tersebut dapat dilakukan dengan cara registrasi, misalnya registrasi importir, eksportir, dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Ayat (2) Pengecualian yang dimaksud pada ayat ini diberikan kepada orang yang menyelesaikan kewajiban pabean tertentu antara lain atas barang penumpang, barang diplomatik, atau barang kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan. Ayat (3) Cukup Jelas.

BAB X

LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPOR ATAU

BAB X

LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPOR ATAU

EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

PENINDAKAN ATAS BARANG YANG TERKAIT DENGAN TERORISME DAN/ATAU

KEJAHATAN LINTAS NEGARA

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Bagian Pertama Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor

Pasal 53

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan

pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

(3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau

diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:

dibatalkan ekspornya;
diekspor kembali; atau
dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan

atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalulintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Dengan demikian, agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya yang tidak memenuhi syarat yaitu barang impor atau ekspor yang telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan larangan atau pembatasan atas barang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan diberitahukan dengan pemberitahuan pabean dalam pasal ini dapat berupa pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, pemberitahuan impor untuk dipakai, dan pemberitahuan ekspor barang. Permintaan importir atau eksportir untuk membatalkan ekspornya, mereekspor, atau memusnahkan tidak dapat disetujui jika peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan lain.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Ayat (4) Yang dimaksud dengan ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah mengatur secara khusus penyelesaian barang impor yang dibatasi atau dilarang, misalnya impor limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Penerapan sanksi administrasi pada ayat ini tidak mengurangi ketentuan pidana.

Bagian Kedua Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 54

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

Penjelasan Pasal 54 Perintah tertulis tersebut dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi kawasan pabean, yaitu tempat kegiatan impor atau ekspor tersebut berlangsung. Dalam hal impor barang tersebut ditujukan ke beberapa kawasan pabean dalam daerah pabean Indonesia permintaan perintah tersebut ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi kawasan pabean pertama, yaitu tempat impor barang yang bersangkutan ditujukan atau dibongkar. Dalam hal ekspor dilakukan dari beberapa kawasan pabean, permintaan tersebut ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi kawasan pabean pertama, yaitu tempat ekspor berlangsung Yang dimaksud dengan pengadilan niaga yaitu pengadilan niaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diajukan dengan disertai:

bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan;
bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan;
perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
jaminan.

Penjelasan Pasal 55 Kelengkapan bahan-bahan seperti tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d sangat penting dan karena itu kelengkapannya bersifat mutlak. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan penggunaan ketentuan ini dalam praktik dagangan yang justru bertentangan dengan tujuan pengaturan untuk mengurangi atau meniadakan perdagangan barang-barang hasil pelanggaran merek dan hak cipta. Praktik dagang serupa itu, yang kadang kala dilakukan sebagai cara melemahkan atau melumpuhkan pesaing, pada akhirnya tidak menguntungkan bagi perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan yang cukup nilainya memiliki arti penting

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

setidaknya karena tiga hal. Pertama, melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu. Kedua, mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak. Ketiga, melindungi Pejabat Bea dan Cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.

Pasal 56

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:

memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor;
melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

Penjelasan Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b

dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alasan dan dengan syarat

tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perintah tertulis ketua pengadilan niaga.

(3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

Penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut merupakan jangka waktu maksimum bagi penangguhan. Jangka waktu tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta penangguhan agar segera mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Perpanjangan jangka waktu penangguhan tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat yang ketat untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan hak untuk meminta penangguhan. Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 58

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta

perintah penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi izin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(2) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua

pengadilan niaga setelah mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya.

Penjelasan Pasal 58 Ayat (1) Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka identifikasi atau pencacahan untuk kepentingan pengambilan tindakan hukum atau langkah-langkah untuk mempertahankan hak yang diduga telah dilanggar. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pejabat bea dan cukai. Ayat (2) Karena permintaan penangguhan tersebut masih berdasarkan dugaan, kepentingan pemilik barang juga perlu diperhatikan secara wajar. Kepentingan tersebut, antara lain kepentingan untuk menjaga rahasia dagang atau informasi teknologi yang dirahasiakan, yang digunakan untuk memproduksi barang impor atau ekspor tersebut. Dalam hal demikian, pemeriksaan hanya diizinkan secara fisik, sekedar untuk mengidentifikasi atau mencacah barang-barang yang dimintakan penangguhan.

Pasal 59

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

ayat (1), pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang meminta penangguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerima perintah dan melaksanakan penangguhan barang impor atau ekspor.

(3) Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberitahukan dan

ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan secara tertulis

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

kepada pejabat bea dan cukai agar mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.

Penjelasan Pasal 60 Yang dimaksud dengan keadaan tertentu tersebut, misalnya kondisi atau sifat barang yang cepat rusak.

Pasal 61

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa barang impor atau ekspor tersebut

tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang hak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut.

(2) Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d

digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

Penjelasan Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62

Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta.

Penjelasan Pasal 62 Tindakan karena jabatan ini dilakukan hanya kalau dimiliki bukti-bukti yang cukup. Tujuannya untuk mencegah peredaran barang-barang yang merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta yang berdampak buruk terhadap perekonomian pada umumnya. Dalam hal diambil tindakan serupa ini, berlaku sepenuhnya tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Merek atau Undang-undang tentang Hak Cipta.

Pasal 63

Ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual tidak diberlakukan terhadap barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial.

Penjelasan Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64

(1) Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas

kekayaan intelektual, selain merek dan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal 54 sampai dengan Pasal 63

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 64

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Ayat (1) Dengan tetap memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, penerapan ketentuan dalam pasal 54 sampai dengan Pasal 63 terhadap hak atas kekayaan intelektual, selain menyangkut merek dan hak cipta, dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan pengelolaan sistem atas kekayaan intelektual. Ayat (2) Cukup jelas.

Bagian Ketiga Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 64A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(3) Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme

dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 64A Ayat (1) Yang dimaksud dengan penindakan yaitu penindakan di bidang kepabeanan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap barang yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara. Ayat (2) Cukup Jelas.

BAB XI

BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN

BAB XI

BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN

BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

Bagian Pertama Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai

Pasal 65

(1) Barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai adalah:

barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);
barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; atau
barang yang dikirim melalui pos:

yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;
dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju, dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan dari kantor pos.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(2) barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Tempat Penimbunan Pabean dan

dipungut sewa gudang yang ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66

(1) barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai selain yang dimaksud pada ayat (3)

pasal ini, oleh Pejabat Bea dan Cukai segera diberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya bahwa barang tersebut akan dilelang jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu enam puluh hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.

(2) barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum dilelang, oleh pemiliknya

dapat:

diimpor untuk dipakai setelah Bea Masuk dan biaya lainnya yang terutang dilunasi;
diekspor kembali setelah biaya yang terutang dilunasi;
dibatalkan ekspornya setelah biaya yang terutang dilunasi;
diekspor setelah biaya yang terutang dilunasi; atau
dikeluarkan dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat setelah biaya yang terutang dilunasi.

(3) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang:

busuk segera dimusnahkan;
karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya;
merupakan barang yang dilarang dinyatakan menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; atau
merupakan barang yang dibatasi disediakan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.

Penjelasan Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "sepanjang belum dilelang" adalah dua hari kerja sebelum tanggal pelelangan. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b yang dimaksud dengan barang:

yang sifatnya tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk misalnya buah segara dan sayur segar;
yang sifatnya merusak adalah barang yang dapat merusak atau mencemari barang lainnya, misalnya asam sulfat dan belerang;
yang berbahaya adalah barang yang antara lain mudah terbakar, meledak, atau membahayakan kesehatan;
yang memerlukan biaya tinggi adalah barang yang pengurusannya memerlukan perlakukan khusus, misalnya binatang hidup dan barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Pasal 67

(1) Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) huruf b dilakukan

melalui lelang umum.

(2) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Bea Masuk yang

terutang dan biaya yang harus dibayar, sisanya disediakan untuk pemiliknya.

(3) Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya sisa hasil lelang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu tujuh hari setelah tanggal pelelangan.

(4) Sisa hasil lelang menjadi miliki negara apabila tidak diambil oleh pemiliknya dalam jangka

waktu sembilan puluh setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Harga terendah untuk barang yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri, jika harga yang ditetapkan tidak tercapai, barang dapat dimusnahkan atau untuk tujuan lain atas persetujuan Menteri.

Penjelasan Pasal 67 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "lelang umum" adalah penjualan barang yang dilakukan melalui kantor lelang negara. Ayat (2) Sisa yang disediakan untuk pemiliknya adalah hasil lelang tersebut setelah dikurangi Bea Masuk dan pajak yang terutang menurut Undang-undang ini serta biaya, antara lain sewa gudang, upah buruh, ongkos angkut, dan biaya pelelangan. Sisa hasil lelang tersebut tetap merupakan hak si pemilik barang yang dapat diambilnya dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal ini. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud "harga terendah" adalah serendah-rendahnya yang ditetapkan oleh Menteri yang terdiri dari Bea Masuk, pajak yang terutang menurut Undang-undang ini, sewa gudang, dan biaya lain, misalnya upah buruh dan ongkos angkut yang harus dicapai dalam pelelangan umum.

Bagian Kedua Barang yang Dikuasai Negara

Pasal 68

(1) Barang yang dikuasai negara adalah:

barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4);
barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1); atau
barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak kenal.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b diberitahukan oleh

Pejabat Bea dan Cukai secara tertulis kepada pemiliknya dengan menyebutkan alasan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diumumkan selama tiga puluh hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.

Penjelasan Pasal 68 Ayat (1) yang dimaksud dengan "barang yang dikuasai negara" adalah barang yang untuk sementara waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya. Perubahan status ini dimaksudkan agar Pejabat Bea dan Cukai dapat memproses barang tersebut secara administrasi sampai dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan, sehingga masalah kepabeanannya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Huruf a Barang yang dikuasai negara pada huruf a ini adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor dan tidak diberitahukan secara tidak benar, kecuali jika peraturan yang melarang dan/atau membatasinya menentukan penyelesaian lain atas barang tersebut. Huruf b Barang yang dikuasai negara pada huruf b ini adalah barang impor atau ekspor yang ditunda pengeluarannya, pemuatannya atau pengangkutannya atau sarana pengangkutan yang ditunda keberangkatannya oleh Pejabat Bea dan Cukai guna pemenuhan Kewajiban Pabean berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. Sarana pengangkut yang ditinggalkan biasanya adalah sarana pengangkut yang kepastiannya kecil seperti motor boat yang digunakan untuk mengangkut barang yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini. Ayat (2) Pemberitahuan secara tertulis adalah pemberitahuan yang diberikan secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya yang menyatakan bahwa barang atau sarana pengangkut miliknya berada dalam penguasaan negara dan pemilik atau kuasanya diminta untuk menyelesaikan Kewajiban Pabeannya. Pengumuman yang dilakukan adalah pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman yang terdapat di Kantor-kantor Pabean atau diumumkan melalui media massa seperti surat kabar. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 69

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) yang:

busuk segera dimusnahkan;
karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya; atau
merupakan barang yang dilarang atau dibatasi dinyatakan menjadi barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Penjelasan Pasal 69 Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Pasal 70

Barang dan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak penyimpanan di Tempat Penimbunan Pabean dalam hal:

Bea Masuk yang terutang telah dibayar dan apabila merupakan barang larangan atau pembatasan telah diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor; atau
Bea Masuk yang terutang telah dibayar dan apabila merupakan barang larangan atau pembatasan telah diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor serta telah diserahkan sejumlah uang ditetapkan oleh Menteri sebagai ganti barang yang besarnya tidak melebihi harga barang, sepanjang barang tersebut tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan.

Penjelasan Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71

(1) Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan melalui lelang umum.

(2) Harga terendah untuk barang yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri, dan jika harga yang ditetapkan tidak tercapai, barang dapat dimusnahkan untuk tujuan lain atas persetujuan Menteri.

(3) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sebagai ganti barang yang

bersangkutan sambil keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) atau untuk alat bukti di sidang pengadilan.

Penjelasan Pasal 71 Cukup jelas.

Pasal 72

(1) Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat

mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diberitahukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasan dan bukti yang menguatkan keberatannya.

(2) Dalam jangka waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya permohonan keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan keputusan bahwa:

tidak terdapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan segera memerintahkan agar dan/atau sarana pengangkut yang dikuasai negara atau uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dan Pasal 70 huruf b diserahkan kepada pemiliknya; atau
telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini, barang dan/atau sarana pengangkut atau uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b diselesaikan lebih lanjut berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada

pemiliknya dan Direktur Jenderal.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak

memberikan keputusan, permohonan yang bersangkutan dianggap diterima.

Penjelasan Pasal 72 Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Bagian Ketiga Barang yang menjadi Milik Negara

Pasal 73

(1) barang yang menjadi milik negara adalah:

barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c;
barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
barang dan/sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
barang dan/sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c; atau
barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat 91) atau ayat (2).

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara dan disimpan di

Tempat Penimbunan Pabean.

(3) Ketentuan tentang penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 73 Cukup jelas.

BAB XII

WEWENANG KEPABEANAN

BAB XII

WEWENANG KEPABEANAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 74

(1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan perudang-

undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan

Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) Dalam ayat ini secara tegas ditetapkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai untuk menyelesaikan pekerjaan yang termasuk wewenangnya dalam rangka mengamankan hak-hak negara, dapat menggunakan segala upaya terhadap orang atau barang, termasuk di dalamnya binatang untuk dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang ini. Jika perlu dapat digunakan berbagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa di bidang Kepabeanan yang diduga sebagai tindak pidana Kepabeanan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut Undang-undang ini.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Ayat (2) Penggunaan senjata api sangat dibatasi mengingat besarnya bahaya bagi keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, syarat-syarat penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di

laut atau di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.

(2) Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 75 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan agar sarana pengangkut melalui jalur yang ditetapkan dan untuk memeriksa sarana pengangkut berupa kapal, pejabat bea dan cukai perlu dilengkapi sarana operasional berupa kapal patroli atau sarana pengawasan lainnya seperti radio telekomunikasi atau radar. Yang dimaksud dengan kapal patroli yaitu kapal laut dan/atau kapal udara milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh pejabat bea dan cukai sebagai komandan patroli, yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di daerah pabean sesuai dengan Undang-Undang ini. Ayat (2) Kelengkapan kapal patroli atau sarana lain dengan senjata api pada ayat ini dimaksudkan untuk menghadapi bahaya yang mengancam jiwa atau keselamatan pejabat bea dan cukai dan kapal patroli dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 76

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini pejabat bea dan cukai dapat

meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.

(2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia,

Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

Penjelasan Pasal 76 Semua instansi pemerintah, baik sipil maupun militer bila diminta, berkewajiban memberi bantuan dan perlindungan atau memerintahkan untuk melindungi pejabat bea dan cukai dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa bantuan sebagaimana dimaksud di atas yaitu sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Untuk dipenuhinya Kewajibannya Pabean berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan

Cukai berwenang menengah barang dan/atau sarana pengangkut.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(2) Ketentuan tentang tata cara pencegahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Ayat ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas administrasi Kepabeanan berdasarkan Undang-undang ini. Yang dimaksud dengan "menengah barang" adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya Kewajiban Pabean. yang dimaksud dengan "menegah sarana pengangkut" adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut. Ayat (2) Cukup jelas.

Bagian Kedua Pengawasan dan Penyegelan

Pasal 78

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain.

Penjelasan Pasal 78 Wewenang pejabat bea dan cukai yang diatur dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamanan keuangan negara.

Pasal 79

(1) Segel dan/atau tanda pengaman yang digunakan oleh instansi pabean di negara lain atau

pihak lain dapat diterima sebagai pengganti segel atau tanda pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

(2) Persyaratan dapat diterimanya segel atau tanda pengamannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 79 Pasal ini memuat ketentuan mengenai wewenang Menteri untuk menetapkan bahwa penyegelan atau pembubuhan tanda pengaman sebagai pengganti segel yang dilakukan oleh pihak pabean di luar negeri atau pihak lain, dapat diterima. Dapat diterima mengandung pengertian bahwa penyegelan atau pembubuhan tanda pengaman tersebut dianggap telah disegel atau dibubuhkan di dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudahan demikian sudah tentu membantu kelancaran perdagangan Indonesia dengan pihak luar negeri. Apabila menurut pertimbangan Menteri, penyegelan atau pembubuhan tanda pengaman yang telah dilakukan tersebut dianggap tidak cukup atau kurang aman, penyegelan atau pembubuhan tanda pengaman tidak dapat diterima.

Pasal 80

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(1) Pemilik dan/atau yang menguasai sarana pengangkut atau tempat-tempat yang dikunci,

disegel, dan/atau dilekati tanda pengaman oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 wajib menjamin agar semua kunci segel, atau tanda pengaman tersebut tidak rusak, lepas, atau hilang.

(2) Kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 dan Pasal 79 tidak boleh dibuka, dilepas, atau dirusak tanpa izin Pejabat Bea dan

Cukai.

Penjelasan Pasal 80 Cukup jelas.

Pasal 81

(1) Di atas sarana pengangkut atau di tempat lain yang berisi barang di bawah pengawasan

pabean dapat ditempat Pejabat Bea dan Cukai.

(2) Apabila di sarana pengangkut atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

tersedia akomodasi, pengangkut atau pengusaha yang bersangkutan wajib memberikan bantuan yang layak.

(3) Pengangkut atau pengusaha yang memberikan bantuan yang layak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penjelasan Pasal 81 Ayat (1) Penempatan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan apabila pengamanan dalam bentuk penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak dapat dilakukan atau apabila atas pertimbangan tertentu, tindakan penjagaan oleh Pejabat Bea dan Cukai merupakan tindakan yang lebih tepat. Ayat (2) Ketentuan dalam ayat ini memberikan kewajiban kepada pengangkut atau pengusaha yang bersangkutan untuk memberikan bantuan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan, karena di tempat tersebut tidak tersedia akomodasi, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, antara lain berupa tempat atau ruang kerja, akomodasi, serta makanan dan minuman yang cukup. Ayat (3) Cukup jelas.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Paragraf 1 Pemeriksaan atas Barang

Pasal 82

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau

barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.

(2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha

tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa.

(3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi:

pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan
yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(4) Dihapus.

(5) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam

pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

(6) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam

pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan barang guna memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang diajukan. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pemilik barang atau kuasanya wajib menghadiri pemeriksaan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan menyerahkan barang untuk diperiksa pada ayat ini yaitu menyiapkan barang di tempat pemeriksaan barang dan menyiapkan peralatan pemeriksaan sehingga pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik barang. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Yang dimaksud salah pada ayat ini yaitu kesalahan karena kelalaian. Yang dimaksud pungutan negara di bidang ekspor pada ayat ini meliputi bea keluar.

Pasal 82A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan

karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 82A Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemeriksaan karena jabatan yaitu pemeriksaan yang dilakukan

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

oleh pejabat bea dan cukai karena kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang- Undang ini dalam rangka pengawasan. Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 83

Surat yang dicurigai berisi barang impor atau barang ekspor yang dikirim melalui pos dapat dibuka di hadapan si alamat, atau jika si alamat tidak dapat ditemukan, surat dapat dibuka oleh Pejabat Bea dan Cukai bersama petugas kantor pos.

Penjelasan Pasal 83 Rahasia surat yang dipercayakan kepada Pos atau perusahaan pengangkutan umum yang ditunjuknya tidak dapat diganggu gugat, kecuali dalam hal yang diuraikan dalam Undang- undang ini. Dalam praktik menunjukkan bahwa tidak jarang barang yang kecil ukurannya dikirimkan dalam surat. Sehubungan dengan itu, surat yang mungkin berisi barang harus dapat pula dibuka untuk keperluan pemeriksaan. Walaupun dapat dipertanggungjawabkan bahwa pembukaan surat itu untuk keperluan pemeriksaan barang di dalamnya tanpa membaca isinya dan tidak bertentangan dengan rahasia pos, pembukaan surat tersebut harus dilakukan bersama di alamat. Dalam hal di alamat tidak ditemukan, disyaratkan adanya surat perintah dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilakukan bersama-sama petugas pos. Yang dimaksud dengan "si alamat" adalah penerima surat dalam hal Impor atau pengirim dalam hal Ekspor.

Pasal 84

(1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk

menyerahkan buku, catatan, surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor, dan mengambil contoh barang untuk pemeriksaan Pemberitahuan Pabean.

(2) Pengambilan contoh barang dapat pula dilakukan atas permintaan importir.

Penjelasan Pasal 84 Ayat (1) Ayat ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk meminta kepada Importir atau eksportir untuk:

menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang berkaitan dengan:

pembelian;
penjualan;
impor;
ekspor;
persediaan; atau
pengiriman barang yang bersangkutan.

menyerahkan contoh barang untuk tujuan pemeriksaan pemberitahuan. Atas penyerahan yang dilakukan oleh importir atau eksportir sebagaimana dimaksud di atas, diberikan tanda bukti penerimaan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam hal permintaan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan data yang ada, dan mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan. Ayat (2) Segera setelah penelitian selesai, buku, catatan, surat menyurat, dan/atau contoh barang

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 85

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan

pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean.

(2) Pejabat bea dan cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor

dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan.

(3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal

orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang- Undang ini.

Penjelasan Pasal 85 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam hal orang yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya, pejabat bea dan cukai segera memberikan pelayanan kepabeanan.

Pasal 85A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat bea dan cukai dapat

melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah pabean.

(2) Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran di tempat tujuan.

(3) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 85A Pasal ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu di atas alat angkut, di tempat pemuatan, dan di tempat pembongkaran di dalam daerah pabean.

Paragraf 2 Pemeriksaan Pembukuan

Pasal 86

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. (1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;
memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan
melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

(2) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang menyebabkan pejabat bea dan cukai

tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 86 Ayat (1) Audit kepabeanan dilakukan dalam rangka pengawasan sebagai konsekuensi diberlakukannya:

sistem self assesment;
ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi;
pemberian fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian, atau penangguhan bea masuk yang hanya dapat diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluar dari kawasan pabean. Ayat (1a) Huruf a Audit kepabeanan bukan merupakan audit untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan, tetapi untuk menguji tingkat kepatuhan orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Laporan keuangan diminta dalam kegiatan audit kepabeanan dengan tujuan hanya untuk memastikan bahwa pembukuan yang diberikan oleh orang kepada pejabat bea dan cukai adalah pembukuan yang sebenarnya yang digunakan untuk mencatat kegiatan usahanya yang pada akhir periode diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Selain itu, dengan laporan keuangan, pejabat bea dan cukai dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan orang yang berkaitan dengan kepabeanan. Pejabat bea dan cukai yang melaksanakan audit dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak terhadap segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh orang berkaitan dengan audit yang dilaksanakannya. Huruf b Yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait, yaitu pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan orang yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh orang tersebut, misalnya pembeli di dalam negeri atas barang impor, pembeli di luar negeri atas barang ekspor, pemasok di dalam negeri atas barang ekspor, pemasok di luar negeri atas barang impor, bank, dan pihak lain yang diyakini dapat memberikan keterangan sehubungan transaksi yang dilakukan oleh orang, seperti Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa perbuatan yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan wewenangnya mencakup perbuatan tidak menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 86A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5).

Penjelasan Pasal 86A Cukup jelas.

Paragraf 3 Pemeriksaan Pembukuan

Pasal 87

(2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas bangunan dan tempat lain:

yang penyelenggaraannya berdasarkan izin yang telah diberikan menurut Undang- undang ini; atau
yang menurut Pemberitahuan Pabean berisi barang di bawah pengawasan pabean.

(3) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas bangunan dan tempat lain

yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 87 Ayat (1) Dilihat dari segi kepentingan pengamanan hak-hak negara, perlu dilakukan pengawasan terhadap barang, baik yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara, di dalam Tempat Penimbunan Berikat atau di tempat usaha lain yang barangnya memperoleh pembebasan, keringanan, atau penangguhan Bea Masuk maupun di tempat yang mempunyai sediaan barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan. Dalam rangka pengawasan tersebut d atas, ketentuan ini mengatur mengenai kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap bangunan dan tempat lain yang telah diberi izin pengoperasian berdasarkan pemberitahuan atau dokumen pabean terdapat barang wajib bea atau barang yang dikenai peraturan larangan atau pembatasan. Ayat (2) Mengingat pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai ada

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

kemungkinan barang oleh yang bersangkutan telah dipindahkan ke bangunan atau tempat lain yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan bangunan atau tempat lain yang sedang dilakukan pemeriksaan, maka ditetapkan ketentuan ini. Berhubungan langsung dalam ayat ini dimaksudkan adalah hubungan secara fisik, sedangkan berhubungan tidak langsung adalah hubungan yang secara fisik tidak berhubungan secara langsung, tidak secara operasional saling berhubungan. Dengan demikian, dapat dicegah usaha untuk menghindari pemeriksaan atau menyembunyikan barang.

Pasal 88

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini, pejabat bea dan

cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan.

(2) Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

atas permintaan pejabat bea dan cukai, pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang yang berada di tempat tersebut.

Penjelasan Pasal 88 Ayat (1) Bangunan dan tempat lain yang bukan rumah tinggal yang dimaksud dalam ayat ini misalnya bangunan yang didirikan khusus untuk menyimpan barang apa pun dan pendirinya bukan dimaksudkan sebagai tempat usaha berdasarkan Undang-Undang ini. Apabila berdasarkan petunjuk yang ada bahwa di tempat tersebut terdapat barang yang tersangkut pelanggaran, baik sebagai barang yang wajib bea masuk maupun yang dikenai peraturan larangan dan pembatasan, Direktur Jenderal dapat memerintahkan pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat tersebut. Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 89

(1) Pemeriksaan atas bangunan atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat

(2) atau Pasal 88 ayat (1) harus dengan surat perintah dari Direktur Jenderal.

(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan untuk melakukan:

pemeriksaan bangunan atau tempat yang menurut Undang-undang ini berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
pengejaran orang dan/atau barang yang memasuki bangunan atau tempat lain.

(3) Pengelola bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88

tidak boleh menghalangi Pejabat Bea dan Cukai yang masuk ke dalam bangunan atau tempat lain dimaksud, kecuali bangunan atau tempat lain tersebut merupakan rumah tinggal.

(4) Barangsiapa yang menyebabkan Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penjelasan Pasal 89 Ayat (1) Sebagai syarat untuk melakukan pemeriksaan, Pejabat Bea dan Cukai harus memiliki

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

surat perintah dari Direktur Jenderal untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, penerbitan surat perintah oleh Direktur Jenderal dapat didelegasikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Paragraf 4 Pemeriksaan Sarana Pengangkut

Pasal 90

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan

cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.

(2) Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7A ayat (3) berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana

pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Penjelasan Pasal 90 Ayat (1) Penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap sarana pengangkut bertujuan untuk pengawasan dan dipatuhinya peraturan perundang- undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut serta barang di atasnya hanya dilakukan secara selektif. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan atas sarana pengangkut yang melakukan pembongkaran barang impor, pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan pekerjaan tersebut jika ternyata barang yang dibongkar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh diimpor ke dalam daerah pabean. Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 91

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(1) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) atas

permintaan atau isyarat Pejabat Bea dan Cukai, pengangkut wajib menghentikan sarana pengangkutnya.

(2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang agar sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibawa ke Kantor Pabean atau tempat lain yang sesuai untuk keperluan pemeriksaan atas biaya yang bersalah.

(3) Pengangkut atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai wajib menunjukkan semua dokumen

pengangkutan serta Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan menurut Undang-undang ini.

(4) Pengangkut yang menolak untuk memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penjelasan Pasal 91 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "isyarat" adalah tanda-tanda yang diberikan kepada nakhoda atau pengangkut, berupa isyarat tangan, isyarat bunyi, isyarat lampu, radio, dan sebagainya yang lazim dipergunakan sebagai isyarat untuk menghentikan sarana pengangkut. Ayat (2) Untuk menghindari kesewenangan-wenangan Pejabat Bea dan Cukai, biaya yang timbul akibat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada yang bersalah. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "dokumen pengangkutan" adalah semua dokumen yang diisyaratkan baik oleh ketentuan pengangkutan nasional maupun internasional. Ayat (4) Cukup jelas.

Paragraf 5 Pemeriksaan Badan

Pasal 92

(1) Untuk pemenuhan Kewajiban Pabean berdasarkan Undang-undang ini atau peraturan

perundang-undangan lain tentang larangan dan pembatasan impor atau ekspor barang, Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa badan setiap orang:

yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam Daerah Pabean;
yang berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar Daerah Pabean;
yang sedang berada atau baru saja meninggalkan Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat; atau
yang sedang berada di atau saja meninggalkan Kawasan Pabean.

(2) Orang yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan

Pejabat Bea dan Cukai menuju tempat pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 92 Ayat (1) Mengingat bahwa beberapa barang yang sedemikian kecil ukurannya sehingga dapat disembunyikan di dalam badan atau pakaian yang dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai perlu diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan badan. Pemeriksaan badan harus diusahakan sedemikian rupa sesuai dengan norma kesusilaan

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

dan kesopanan. Oleh karena itu, pemeriksaannya harus dilakukan di tempat tertutup oleh orang yang sama jenis kelaminnya, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ayat (2) Cukup jelas.

Bagian Keempat Kewenangan Khusus Direktur Jenderal

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 92A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan

dapat:

membetulkan surat penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang ini; atau
mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan, pembetulan, pengurangan, atau

penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 92A Ayat (1) Huruf a Pembetulan surat tagihan kekurangan pembayaran bea masuk menurut ketentuan ini dilaksanakan untuk menjalankan pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan manusiawi dalam suatu penetapan perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Pengertian membetulkan dapat berarti menambah, mengurangi, atau menghapus, sesuai dengan sifat kesalahan dan kekeliruannya. Direktur Jenderal karena jabatannya dapat membetulkan atau membatalkan surat tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang tidak benar, misalnya tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan materialnya telah terpenuhi. Huruf b Direktur Jenderal dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda apabila orang yang dikenai sanksi ternyata hanya melakukan kekhilafan bukan kesalahan yang disengaja atau kesalahan dimaksud terjadi akibat perbuatan orang lain yang tidak mempunyai hubungan usaha dengannya serta tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Ayat (2) Cukup Jelas.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Bagian Pertama Keberatan dan Banding

Pasal 93

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif

dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. (1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean.

(2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal,

jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.

(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian

jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 93 Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan pejabat bea dan cukai. Waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal. Dalam hal batas waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap disetujui. Yang dimaksud dengan sebesar tagihan yaitu kekurangan bea masuk, kekurangan pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda. Dalam hal tagihan telah dilunasi, keberatan tetap dapat diajukan tanpa kewajiban menyerahkan jaminan. Ayat (1a) Yang dimaksud dengan barang belum dikeluarkan pada ayat ini yaitu barang impor masih berada dalam kawasan pabean. Pihak yang mengajukan keberatan bertanggung jawab terhadap barang impor yang bersangkutan dan segala biaya yang mungkin timbul. Ayat (2) Penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Direktur Jenderal untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan ini merupakan jangka waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan suatu keberatan yang diajukan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan ditolak oleh Direktur Jenderal yaitu penolakan oleh Direktur Jenderal atas keberatan yang diajukan sehingga penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai menjadi tetap. Penolakan oleh Direktur Jenderal ini dapat pula berupa penolakan sebagian atas keberatan yang diajukan, atau Direktur Jenderal menetapkan lain dari penetapan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, dan penetapan ini dapat lebih besar atau lebih kecil dari pada penetapan pejabat bea dan cukai tersebut. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas.

Pasal 93A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau

nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.

(2) Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kekurangan

pembayaran bea masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan yang harus dibayar.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diserahkan dalam hal barang

impor belum di keluarkan dari kawasan pabean.

(4) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal,

jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.

(6) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.

(7) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian

jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(8) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 93A Ayat (1) Keberatan yang dapat diajukan yaitu keberatan terhadap penetapan pejabat selain mengenai tarif dan/atau nilai pabean, misalnya penetapan berupa pencabutan fasilitas atau penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Cukup Jelas. Ayat (4) Penetapan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada Direktur Jenderal untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan ini merupakan jangka waktu yang wajar mengingat Direktur Jenderal juga perlu melakukan pengumpulan data dan informasi dalam memutuskan keberatan yang diajukan. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Cukup Jelas.

Pasal 94

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda dapat mengajukan keberatan secara

tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan.

(2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal,

jaminan dicairkan untuk membayar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan, jaminan dikembalikan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.

(5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 94 Cukup jelas.

Pasal 95

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 95 Cukup jelas.

Pasal 96

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Bagian Kedua Lembaga Banding

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 97

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Pasal 98

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Pasal 99

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Pasal 100

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Pasal 101

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Setiap orang yang:

mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 102 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan barang impor yang masih dalam pengawasan pabean yaitu barang impor yang kewajiban pabeannya belum diselesaikan. Contoh membongkar atau menimbun di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan yaitu barang dengan tujuan tempat penimbunan berikat A dibongkar atau ditimbun di luar tempat penimbunan berikat A. Huruf e Yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut. Yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di dalam dinding kapal pada ruang mesin kapal, atau tempat-tempat lain. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas. Huruf h Perbedaan pelanggaran yang dimaksud dalam huruf ini dengan pelanggaran dalam

Pasal 82 ayat (5) yaitu bahwa pelanggaran ini didasarkan atas perbuatan yang disengaja

dan melawan hukum.

Pasal 102A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Setiap orang yang:

mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 102A Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan pungutan negara di bidang ekspor yaitu bea keluar. Huruf c Yang dimaksud dengan memuat yaitu memuat barang ekspor ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Huruf d Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran kembali barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut dengan tujuan utama untuk mencegah ekspor fiktif, misalnya barang ekspor dimuat di Semarang untuk tujuan Singapura tetapi barang ekspor tersebut dibongkar di Jakarta. Huruf e Cukup Jelas.

Pasal 102B

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 102B Cukup jelas.

Pasal 102C

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Penjelasan Pasal 102C Cukup jelas.

Pasal 102D

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 102D Cukup jelas.

Pasal 103

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Setiap orang yang:

menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 103 Huruf a Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa:

dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Memberi keterangan lisan sebagaimana dimaksud pada huruf ini terutama untuk penumpang dan pelintas batas. Huruf d Ketentuan pidana ini berhubungan dengan keadaan tempat ditemukannya orang menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. Orang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang tanpa diketahui siapa pelaku kejahatan dapat dikenai pidana sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi, jika yang bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik, yang bersangkutan tidak dituntut. Kemungkinan bisa terjadi, pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-duanya dapat dituntut.

Pasal 103A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan

pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya

pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 103A Ayat (1) Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim dan/atau informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik. Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 104

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Setiap orang yang:

mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 104 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Ayat ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya invoice.

Pasal 105

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 105 Yang dimaksud dengan merusak yaitu merusak secara fisik atau melakukan perbuatan yang mengubah fungsi kunci, segel atau tanda pengaman.

Pasal 106

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Pasal 107

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

Penjelasan Pasal 107

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal ini menegaskan, jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh importir atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir atau eksportir, misalnya, jika pengusaha pengurusan jasa kepabeanan memalsukan invoice yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah nilai pabeannya, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dikenai ancaman pidana.

Pasal 108

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan

oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

(2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan

hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau

perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

(4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi

yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Penjelasan Pasal 108 Pasal ini memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firma atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi dalam kenyataan kadang- kadang orang melakukan tindakan dengan bersembunyi di belakang atau atas nama badan- badan tersebut di atas. Oleh karena itu, selain badan tersebut, harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian orang yang bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi wakil dari badan tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan pidana, seolah-olah mereka sendirilah yang melakukan tindak pidana tersebut. Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan dan/atau pimpinannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan tersebut senantiasa berupa pidana denda.

Pasal 109

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104

huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.

(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara. (2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Penjelasan Pasal 109 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan. Ayat (2a) Yang dimaksud dengan dapat dirampas yaitu memberikan kewenangan kepada hakim

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

untuk mempertimbangkan putusan dengan memperhatikan kasus per kasus, misalnya kapal yang hanya mengangkut barang tertentu dalam jumlah sedikit sedangkan kapal tersebut diperlukan sebagai alat angkut untuk menopang perdagangan ekonomi daerah tentunya diputuskan untuk tidak dirampas. Ayat (3) Secara umum, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh penuntut umum. Namun, barang impor atau ekspor yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, berdasarkan Undang-Undang ini menjadi milik negara yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 110

(1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari

kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.

(2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana

denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Penjelasan Pasal 110 Cukup jelas.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang Kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya tindak pidana.

Penjelasan Pasal 111 Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang Kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak hukum.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 112

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

mengambil sidik jari orang;
menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
menghentikan penyidikan;
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penjelasan Pasal 112 Cukup jelas.

Pasal 113

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat

menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan.

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.

Penjelasan Pasal 113 Cukup jelas.

BAB XV A

PEMBINAAN PEGAWAI

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 113A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terikat pada kode etik yang

menjadi pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

diselesaikan oleh Komisi Kode Etik.

(3) Ketentuan mengenai kode etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Komisi Kode Etik diatur lebih

lanjut dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 113A Ayat (1)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Ayat ini mengamanatkan setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mengutamakan fungsi pelayanan maupun pengawasan dalam menghimpun dana melalui pemungutan bea masuk, melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dokumen, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Ayat (2) Mengingat dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan erat dengan pengawasan dan pelayanan, pegawai bea cukai yang melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik apabila melanggar kode etik. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 113B

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai dengan Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 113B Cukup jelas.

Pasal 113C

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeanan yang menyangkut pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan

menteri.

Penjelasan Pasal 113C Cukup jelas.

Pasal 113D

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani

pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi.

(2) Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi

administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan.

(3) Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi yang menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dilelang, besar nilai barang sebagai dasar perhitungan premi ditetapkan oleh Menteri.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(4) Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 113D Ayat (1) Yang dimaksud dengan pelanggaran kepabeanan yaitu pelanggaran administrasi dan tindak pidana kepabeanan. Yang dimaksud dengan berjasa yaitu berjasa dalam menangani:

pelanggaran administrasi meliputi memberikan informasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, sampai dengan menyelesaikan penagihan; atau
pelanggaran pidana kepabeanan meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

(1) Semua pelanggaran yang oleh Undang-undang ini diancam dengan sanksi administrasi

berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari Bea Masuk, jika tarif atau tarif akhir Bea Masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut nol persen, maka atas pelanggaran tersebut, si pelanggar dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Ketentuan tentang pengenaan sanksi administrasi dan penyesuaian besarnya sanksi

administrasi serta penyesuaian besarnya bunga menurut Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 114 Ayat (1) Pengenaan denda administrasi yang dihitung berdasarkan persentase Bea Masuk dirasa cukup memenuhi rasa keadilan karena besar kecilnya sanksi dapat diterapkan secara proporsional dengan berat ringannya pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Namun, dalam era globalisasi ekonomi, kebijaksanaan umum di bidang tarif ditujukan untuk menurunkan tingkat tarif sehingga akan terdapat beberapa jenis barang yang tarif Bea Masuknya nol persen. Apabila demikian halnya, pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari Bea Masuk tidak dapat lagi diterapkan secara proporsional, sedangkan pelanggaran yang timbul atas tidak dipenuhinya suatu ketentuan tetap harus diberikan sanksi. Oleh karena itu, pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan yang dilakukan terhadap impor barang yang tarif atau tarif akhirnya nol persen, dikenai sanksi administrasi berdasarkan satuan jumlah dalam rupiah. Ayat (2) Penetapan penyesuaian besarnya sanksi administrasi dan besarnya bunga dengan Peraturan Pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi adanya perubahan nilai mata uang.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Pasal 115

Persyaratan dan atas cara:

Barang yang diimpor dari suatu kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas;
Pemberitahuan Pabean di instalasi dan alat-alat yang berada di Landas Kontinen Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 115 Cukup jelas.

Pasal 115A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah

ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan atau

berdasarkan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 115A Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan daerah perdagangan bebas (free trade zone) dan/atau pelabuhan bebas terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang-barang larangan dan pembatasan seperti narkoba, senjata api, bahan peledak. Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 115B

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Berdasarkan permintaan masyarakat, Direktur Jenderal memberikan informasi yang

dikelolanya, kecuali informasi yang sifatnya tertentu.

(2) Ketentuan mengenai pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 115B Ayat (1) Yang dimaksud informasi yang sifatnya tertentu yaitu informasi yang menyangkut kerahasiaan negara atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan. Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 115C

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilarang memberitahukan segala sesuatu

yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh orang dalam rangka jabatan atau

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang ini kepada pihak lain yang tidak berhak.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang

ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini.

(3) Menteri secara tertulis berwenang memerintahkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti dari orang kepada pejabat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan keuangan negara.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, atas permintaan

hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteri dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memberikan bukti dan keterangan yang ada padanya kepada hakim.

Penjelasan Pasal 115C Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini sebagai upaya pengamanan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau pejabat pemeriksa fungsional lain berdasarkan Undang-Undang. Ayat (4) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat ini, harus menyebutkan nama tersangka, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Dengan mulai berlakunya Undang-undang ini:

semua urusan Kepabeanan yang belum dapat diselesaikan, untuk penyelesaian tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undang Kepabeanan yang lama sampai dengan tanggal 1 April 1997;
semua barang yang disimpan di dalam Tempat Penimbunan Pabean, penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 116 Huruf a Meskipun peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang lama telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang ini, untuk menampung penyelesaian tagihan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya, demikian pula tagihan pihak yang berpiutang kepada negara berupa kelebihan pembayaran Bea Masuk dan pungutan lain yang pelaksanaannya masih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang lama, maka Undang-undang ini menentukan jangka waktu berlakunya peraturan perundang-undangan lama sampai dengan tanggal 1 April 1997. Huruf b Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

(1) Indische Tarief Wet (Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dan

ditambah;

(2) Rechten Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240) sebagaimana telah diubah dan

ditambah;

(3) Tarief Ordonnantie (Staatsblad tahun 1910 Nomor 628) sebagaimana telah diubah dan

ditambah.

Penjelasan Pasal 117 Cukup jelas.

Pasal 118

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 118 Cukup jelas.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 30 Desember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd. SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 30 Desember 1995

MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd. MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 75

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3612

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

BAB II

PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, DAN EKSPOR

BAB II

PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, DAN EKSPOR

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Bagian Pertama Pengangkutan Barang

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Paragraf 1 Kedatangan Sarana Pengangkut

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 7

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Pasal 7A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:

luar daerah pabean; atau
dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.

(3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari

dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

(4) Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan:

paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;
paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau
pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat.

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut

yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang.

(6) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar

barang impor terlebih dahulu dan wajib:

melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan
menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.

(7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4),

atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 7A Ayat (1) Ketentuan ini mengatur kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkutnya sebelum sarana pengangkut tiba di kawasan pabean, baik terhadap sarana pengangkut yang melakukan kegiatannya secara reguler (liner) maupun sarana pengangkut yang tidak secara teratur berada di kawasan pabean (tramper). Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pengawasan pabean atas barang impor dan/atau barang ekspor. Yang dimaksud dengan saat kedatangan sarana pengangkut yaitu:

saat lego jangkar di perairan pelabuhan untuk sarana pengangkut melalui laut;
saat mendarat di landasan bandar udara untuk sarana pengangkut melalui udara. Ayat (2) Yang dimaksud dengan manifes yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Ayat (3) Pemberitahuan pabean pada ayat ini berisi informasi tentang semua barang niaga yang

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

diangkut dengan sarana pengangkut, baik barang impor, barang ekspor, maupun barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Ketentuan mengenai berlabuh pada ayat ini dihitung sejak kedatangan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada penjelasan ayat (1). Ayat (6) Pada dasarnya barang impor hanya dapat dibongkar setelah diajukan pemberitahuan pabean tentang kedatangan sarana pengangkut. Akan tetapi, jika sarana pengangkut mengalami keadaan darurat seperti mengalami kebakaran, kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki, terjebak dalam cuaca buruk, atau hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia dapat diadakan pengecualian dengan melakukan pembongkaran tanpa memberitahukan terlebih dahulu tentang kedatangan sarana pengangkut. Huruf a. Yang dimaksud dengan kantor pabean terdekat yaitu kantor pabean yang paling mudah dicapai. Melaporkan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat dilakukan dengan menggunakan radio panggil, telepon, atau faksimile. Huruf b Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas. Ayat (8) Cukup Jelas. Ayat (9) Cukup Jelas.

Paragraf 2 Pengangkutan Barang

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 8

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Pasal 8A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan

berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean.

(2) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam

pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(3) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam

pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 8A Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengangkutan pada ayat ini yaitu pengangkutan barang impor yang tidak melalui laut (inland transportation). Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengusaha pada ayat ini yaitu pengusaha tempat penimbunan sementara atau pengusaha tempat penimbunan berikat. Yang dimaksud dengan importir yaitu orang yang mengimpor. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 8B

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan

melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean.

(2) Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan

melalui transmisi elektronik.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 8B Ayat (1) Mengingat tenaga listrik, barang cair, atau gas bersifat khusus, pengangkutan terhadap barang tersebut dilakukan dengan cara khusus antara lain melalui transmisi atau saluran pipa. Pemberitahuan pabean atas impor atau ekspor barang tersebut harus didasarkan pada jumlah dan jenis barang pada saat pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean. Ayat (2) Peranti lunak (software) dapat berupa serangkaian program dalam sistem komputer yang memerintahkan komputer apa yang harus dilakukan. Peranti lunak dan data elektronik (softcopy) merupakan barang yang menjadi objek dari Undang-Undang ini dan pengangkutan atau pengirimannya dapat dilakukan melalui transmisi elektronik misalnya melalui media internet. Ayat (3) Cukup jelas

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Pasal 8C

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Barang tertentu wajib diberitahukan oleh pengangkut baik pada waktu keberangkatan

maupun kedatangan di kantor pabean yang ditetapkan.

(2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi dokumen yang sah

dalam pengangkutannya.

(3) Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi

jumlahnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 8C Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan dokumen yang sah yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu. Ayat (3) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap kelebihan atau kekurangan barang tertentu pada saat pengangkutan atau pembongkaran. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas.

Paragraf 3 Keberangkatan Sarana Pengangkut

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 9

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Pasal 9A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju:

ke luar daerah pabean;
ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib

mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.

(3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan

peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 9A Ayat (1) Yang dimaksud dengan barang impor yaitu barang impor baik yang diangkut lanjut maupun yang diangkut terus. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas.

Bagian Kedua Impor

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 10

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Paragraf 1 Pembongkaran, Penimbunan, dan Pengeluaran

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 10A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A

ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.

(2) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A

ayat (1) dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan.

(3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi

jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi

jumlah barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(5) Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun

di tempat penimbunan sementara.

(6) Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama

dengan tempat penimbunan sementara.

(7) Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:

diimpor untuk dipakai;
diimpor sementara;
ditimbun di tempat penimbunan berikat;
diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya;
diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
diekspor kembali.

(8) Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 10A Ayat (1) Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pembongkaran pada ayat ini yaitu pembongkaran barang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya, dilakukan di pelabuhan yang belum dapat disandari langsung sehingga pembongkaran dilakukan di luar pelabuhan (reede). Yang dimaksud dengan jalur yang ditetapkan yaitu jalur yang harus dilalui oleh sarana pengangkut yang meneruskan pengangkutan dari reede ke kantor pabean. Ayat (3) Kewajiban pada ayat ini yang harus dilakukan oleh pengangkut atau kuasanya yaitu memberitahukan kedatangan sarana pengangkut dengan pemberitahuan pabean kepada pejabat bea dan cukai dan dokumen tersebut harus memuat atau berisi semua barang impor yang diangkut di dalam sarana pengangkut tersebut, baik berupa barang dagangan maupun bekal kapal. Apabila jumlah barang yang dibongkar kurang dari jumlah yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean, pengangkut berdasarkan ketentuan pada ayat ini dianggap telah memasukkan barang impor tersebut ke peredaran bebas sehingga selain wajib membayar bea masuk atas barang yang kurang dibongkar tersebut, juga dikenai sanksi administrasi berupa denda, jika yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan barang yang dibongkar tersebut bukan karena kesalahannya. Dalam hal barang yang diangkut dalam kemasan, yang dimaksud dengan jumlah barang yaitu jumlah kemasan. Ayat (4)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Cukup Jelas. Ayat (5) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penimbunan barang di tempat penimbunan sementara bukan merupakan keharusan karena penimbunan tersebut hanya dilakukan dalam hal barang tidak dapat dikeluarkan dengan segera. Ayat (6) Yang dimaksud dalam hal tertentu yaitu apabila penimbunan di tempat penimbunan sementara tidak dapat dilakukan seperti kongesti, kendala teknis penimbunan, sifat barang, atau sebab lain sehingga tidak memungkinkan barang impor ditimbun. Termasuk dalam pengertian ini yaitu pemberian fasilitas penimbunan selain di tempat penimbunan sementara dengan tujuan untuk menghindari beban biaya penumpukan yang mungkin atau yang telah timbul selama dalam proses pemenuhan kewajiban pabean. Ketentuan yang berlaku pada tempat penimbunan sementara berlaku di tempat lain yang dimaksud pada ayat ini. Ayat (7) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan barang diangkut terus yaitu barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dulu. Yang dimaksud dengan barang diangkut lanjut yaitu barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dulu. Huruf f Yang dimaksud dengan diekspor kembali antara lain:

pengiriman kembali barang impor keluar daerah pabean karena ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan;
oleh karena suatu ketentuan baru dari pemerintah tidak boleh diimpor ke dalam daerah pabean. Ayat (8) Pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan tanpa bermaksud untuk mengelakkan pembayaran bea masuk, karena telah diajukan pemberitahuan pabean dan bea masuknya telah dilunasi, akan tetapi karena pengeluarannya tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, atas pelanggaran tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda. Ayat (9) Cukup Jelas.

Paragraf 2 Impor Untuk Dipakai

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 10B

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(1) Impor untuk dipakai adalah:

memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

(2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:

diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42.

(3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas

ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.

(4) Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas

persetujuan pejabat bea dan cukai.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

(6) Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini

wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.

Penjelasan Pasal 10B Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Ketentuan ini memungkinkan importir yang memenuhi persyaratan, untuk mengeluarkan barang impor untuk dipakai sebelum melunasi bea masuk yang terutang dengan menyerahkan jaminan. Namun, importir wajib menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini. Kemudahan ini diberikan dengan tujuan untuk memperlancar arus barang. Huruf c Cukup Jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan penumpang yaitu setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas. Yang dimaksud dengan awak sarana pengangkut yaitu setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut. Yang dimaksud dengan pelintas batas yaitu penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. Yang dimaksud dengan diberitahukan yaitu menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis. Ayat (4) Yang dimaksud dengan persetujuan pejabat bea dan cukai yaitu penetapan pejabat bea dan cukai yang menyatakan bahwa barang tersebut telah dipenuhi kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Ketentuan pada ayat ini mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada importir yang memperoleh kemudahan berdasarkan ketentuan pada ayat (2) huruf b atau huruf c, yaitu mengimpor barang untuk dipakai sebelum melunasi bea masuk dengan penyerahan jaminan, tetapi tidak menyelesaikan kewajiban untuk membayar bea masuk menurut jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 10C

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan

pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:

barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean;
kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai; atau
telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan cukai.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan

peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 10C Ayat (1) Kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat bea dan cukai dengan pengguna jasa kepabeanan, misalnya:

kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;
kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan bea masuk atau pajak;
kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan, sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Penetapan pejabat bea dan cukai dapat juga merupakan penetapan dengan menggunakan sistem komputer pelayanan. Ayat (3) Cukup Jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Paragraf 3 Impor Sementara

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 10D

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu

importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(3) Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.

(4) Barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea

masuk paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

(5) Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu

yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

(6) Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang

diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau

berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 10D Ayat (1) Tujuan pengaturan impor sementara yaitu memberikan kemudahan atas pemasukan barang dengan tujuan tertentu, misalnya barang perlombaan; kendaraan yang dibawa oleh wisatawan; peralatan penelitian; peralatan yang digunakan oleh teknisi, wartawan, dan tenaga ahli; kemasan yang dipakai berulang-ulang; dan barang keperluan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Mengingat pemasukannya hanya untuk sementara, barang-barang tersebut diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan terlambat yaitu barang tersebut telah selesai dipergunakan sesuai dengan jangka waktu yang diizinkan, tetapi yang bersangkutan tidak mengurus administrasi kepabeanannya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Perhitungan bea masuk pada ayat ini dihitung berdasarkan tarif dan nilai pabean pada saat pengajuan pemberitahuan pabean atas impor sementara tersebut. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Bagian Ketiga Ekspor

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 11

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Pasal 11A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.

(2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap

barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

(3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat

dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.

(4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat

ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.

(5) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika

ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.

(6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 11A Ayat (1) Pemberitahuan pada ayat ini dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang akan dikeluarkan dari daerah pabean. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan dibatalkan yaitu dibatalkan seluruhnya atau sebagian. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas.

BAB III

TARIP DAN NILAI PABEAN

BAB III

TARIP DAN NILAI PABEAN

Bagian Pertama Tarip

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Paragraf 1 Tarip Bea Masuk

Pasal 12

(1) Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen

dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

barang impor hasil pertanian tertentu;
barang impor termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai tarif dan Perdagangan; dan
barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Dengan memperhatikan Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), besarnya tarif maksimum dalam ayat ini ditetapkan setinggi-tingginya empat puluh persen termasuk Bea Masuk Tambahan (BMT) yang pada waktu diundangkannya Undang-undang ini masih dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Namun, dengan tetap memperhatikan kemampuan saya saing industri dalam negeri, kebijaksanaan umum di bidang tarif harus senantiasa ditujukan untuk menurunkan tingkat tarif yang ada dengan tujuan:

meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasaran internasional;
melindungi konsumen dalam negeri; dan
mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional dalam rangka mendukung terciptanya perdagangan bebas. Ayat (2) Sesuai dengan Notifikasi Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT): Huruf a Untuk produk pertanian tertentu sebagaimana tercantum dalam Skedul XXI- Indonesia, tarif Bea Masuknya diikut pada tingkat yang lebih tinggi dari empat persen, dengan tujuan untuk menghapus penggunaan hambatan nontarif sehingga menjadi tarifikasi. Huruf b Demi kepentingan nasional, produk tertentu yang termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia, tarif Bea Masuknya tidak diikat pada tingkat tarif tertentu sehingga dikecualikan dari ketentuan pengenaan tarif maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Namun, dalam jangka waktu tertentu tarif atas produk tersebut akan diturunkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Huruf c Cukup jelas Ayat (3) Untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang demikian cepat dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, perlu diberikan pendelegasian wewenang kepada Menteri untuk menetapkan besarnya tarif Bea Masuk setiap jenis barang dan melakukan perubahan terhadap besarnya tarif tersebut.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Pasal 13

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.

(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Huruf a Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarifffor Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA). huruf b Dalam rangka mempermudah dan mempercepat penyelesaian impor barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman melalui pos atau jasa titipan, dapat dikenakan bea masuk berdasarkan tarif yang berbeda dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), misalnya dengan pengenaan tarif rata-rata. Ketentuan ini perlu, mengingat barang-barang yang dibawa oleh para penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas pada umumnya terdiri dari beberapa jenis. Ayat (2) Cukup Jelas.

Paragraf 2 Klasifikasi Barang

Pasal 14

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan

sistem klasifikasi barang.

(2) Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sistem klasifikasi barang dalam pasal ini yaitu suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik. Ayat (2)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Cukup Jelas.

Bagian Kedua Nilai Pabean

Pasal 15

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang

bersangkutan.

(2) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan

nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang dari barang identik.

(3) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan

nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa. (3a) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) secara berurutan, kecuali atas permintaan importir, urutan penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan mendahului ayat (4).

(4) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan

nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode deduksi.

(5) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan

nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode komputasi.

(6) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan

nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah

pabean dengan pembatasan tertentu.

(7) Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan

atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean ditambah dengan:

biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berupa:

komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;
biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan;
biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

nilai dari barang dan jasa berupa:

material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor;
peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor;
material yang digunakan dalam pembuatan barang impor;
teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan sketsa yang dilakukan dimana saja di luar daerah pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan syarat barang dan jasa tersebut:

dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan;
untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang dibelinya;
harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.
royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;
nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan;
biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;
biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;
biaya asuransi. Ayat (2) Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal, setidak-tidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, serta:
diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama. Ayat (3) Dua barang dianggap serupa apabila keduanya memiliki karakter fisik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan, serta:
diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama. Ayat (3a) Cukup Jelas. Ayat (4) Yang dimaksud metode deduksi yaitu metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan harga jual dari barang impor yang bersangkutan, barang impor yang identik atau barang impor yang serupa di pasar dalam daerah pabean dikurangi biaya atau pengeluaran, antara lain komisi atau keuntungan, transportasi, asuransi, bea masuk, dan pajak. Ayat (5) Yang dimaksud dengan metode komputasi yaitu metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan penjumlahan harga bahan baku, biaya proses pembuatan, dan biaya/pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di pelabuhan atau tempat

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

impor di daerah pabean. Ayat (6) Yang dimaksud dengan pembatasan tertentu yaitu bahwa dalam perhitungan nilai pabean barang impor berdasarkan ayat ini tidak diizinkan ditetapkan berdasarkan:

harga jual barang produksi dalam negeri;
suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua alternatif nilai pembanding;
harga barang di pasaran dalam negeri negara pengekspor;
biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah ditentukan untuk barang identik atau serupa;
harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke daerah pabean;
harga patokan;
nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif. Ayat (7) Cukup Jelas.

Bagian Ketiga Penetapan Tarif dan Nilai Pabean

Pasal 16

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan

pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

(2) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan

bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)

mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.

(4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga

mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

(5) Dalam hal penetapan seba gaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)

mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihannya.

(6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 16 Penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara self assesment hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehingga:

bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi;
bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

rendah. Dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk setelah pemeriksaan fisik, tetapi sebelum diserahkan pemberitahuan pabean. Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, jika pemberitahuan pabean sudah didaftarkan, penetapan harus sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi pejabat bea dan cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penetapan. Ayat (1) Yang dimaksud dengan penetapan tarif sebelum penyerahan pemberitahuan pabean yaitu penetapan tarif yang dilakukan terhadap importasi tertentu secara official assesment. Ayat (2) Yang dimaksud dengan penetapan nilai pabean sebelum penyerahan pemberitahuan pabean yaitu penetapan nilai pabean yang dilakukan terhadap importasi tertentu seperti impor sementara, barang penumpang, atau barang kiriman secara official assesment. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas.

Pasal 17

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea

masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.

(2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:

melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.

(3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.

(4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya

kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pada dasarnya yang mengetahui besarnya suatu transaksi yang dilakukan hanyalah pihak penjual dan pembeli sehingga kebenaran pemberitahuan nilai transaksi semata-mata tergantung pada kejujuran pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, kesalahan akibat ketidakjujuran yang ditemukan dalam penelitian kembali atau dalam pelaksanaan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 17A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean.

Penjelasan Pasal 17A Penetapan Direktur Jenderal sebelum diajukan pemberitahuan pabean dalam pasal ini yaitu dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dan menyesuaikan dengan praktik kepabeanan internasional yang lazim dikenal sebagai Pre-Entry Classification dan Valuation Ruling. Yang dimaksud dengan Pre-Entry Classification yaitu penetapan klasifikasi barang oleh Direktur Jenderal terhadap importasi barang sebelum diajukan pemberitahuan pabean atas permohonan importir. Yang dimaksud dengan Valuation Ruling yaitu penetapan nilai pabean oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil audit kepabeanan terhadap importasi barang yang telah dan akan dilakukan oleh importir dalam jangka waktu tertentu.

BAB IV

BEA MASUK ANTI DUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN

BAB IV

BEA MASUK ANTI DUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN

PENGAMANAN, DAN BEA MASUK PEMBALASAN

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Bagian Pertama Bea Masuk Anti dumping

Pasal 18

Bea Masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
impor barang tersebut:

menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 18 Yang dimaksud dengan "harga ekspor" adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke Daerah Pabean Indonesia. Dalam hal diketahui adanya hubungan antara importir dan eksportir atau pihak ketiga, atau karena alasan tertentu harga ekspor diragukan kebenarannya, harga ekspor ditetapkan berdasarkan:

harga dari barang impor dimaksud yang dijual kembali untuk pertama kali kepada pembeli yang bebas; atau
harga yang wajar, dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli yang bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti pada waktu diimpor. Yang dimaksud dengan "nilai normal" adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Dalam hal tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara pengekspor atau volume penjualan di pasar domestik negara pengekspor relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembanding, nilai normal ditetapkan berdasarkan:
harga tinggi barang sejenis yang diekspor ke negara ketiga; atau
harga yang dibentuk dari penjumlahan biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan laba yang wajar (constructed value). Yang dimaksud dengan "barang sejenis" adalah barang yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang impor dimaksud.

Pasal 19

(1) Bea Masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari

barang tersebut.

(2) Bea Masuk Anti dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari

Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Penjelasan Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Bagian Kedua Bea Masuk Imbalan

Pasal 21

Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara pengekspor terhadap barang tersebut; dan
impor barang tersebut:

menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 21 Yang dimaksud dengan "subsidi" adalah:

Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan-badan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir; atau
setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan Ekspor atau menurunkan Impor dari atau ke negara yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan:

biaya permohonan, tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi; dan/atau
pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.

(2) Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari Bea

Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Penjelasan Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dihapus.

Bagian Ketiga Bea Masuk Tindakan Pengamanan

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 23A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Penjelasan Pasal 23A Yang dimaksud dengan bea masuk tindakan pengamanan (safeguard) yaitu bea masuk yang dipungut sebagai akibat tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural. Dalam hal tindakan pengamanan telah ditetapkan dalam bentuk kuota (pembatasan impor), maka bea masuk tindakan pengamanan tidak harus dikenakan.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Yang dimaksud dengan kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri. Kerugian tersebut harus didasarkan pada (shall be based on) fakta-fakta bukan didasarkan pada tuduhan, dugaan, atau perkiraan.

Pasal 23B

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi

sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

(2) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Penjelasan Pasal 23B Ayat (1) Dalam hal barang ekspor Indonesia diperlakukan secara tidak wajar oleh suatu negara misalnya dengan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan bea masuk, barang- barang dari negara yang bersangkutan dapat dikenai tarif yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Ayat (2) Cukup jelas.

Bagian Keempat Bea Masuk Pembalasan

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 23C

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang

memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

(2) Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan bea

masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

Penjelasan Pasal 23C Cukup jelas.

Bagian Kelima Pengaturan dan Penetapan

Pasal 23D

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk anti dumping, bea

masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

(2) Besar tarif bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan,

dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 23D Cukup jelas.

BAB V

TIDAK DIPUNGUT, PEMBEBASAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK

BAB V

TIDAK DIPUNGUT, PEMBEBASAN, KERINGANAN, DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK

Bagian Pertama Tidak Dipungut Bea Masuk

Pasal 24

Barang yang dimasukkan ke Daerah Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean tidak dipungut Bea Masuk.

Penjelasan Pasal 24 Pada dasarnya barang dari luar Daerah Pabean sejak memasuki Daerah Pabean sudah terutang Bea Masuk. Namun, mengingat barang tersebut tidak diimpor untuk dipakai, barang tersebut tidak dipungut Bea Masuk.

Bagian Kedua Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk

Pasal 25

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:

barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
buku ilmu pengetahuan;
barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
barang pindahan;
barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan peraturan menteri.

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan

menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pembebasan bea masuk yaitu peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Huruf a Yang dimaksud dengan barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yaitu barang milik atau untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut, termasuk pejabat pemegang paspor diplomatik dan keluarganya di Indonesia. Pembebasan tersebut diberikan apabila negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama terhadap diplomat Indonesia. Huruf b Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yaitu milik atau untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia, termasuk para pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia. Pembebasan ini tidak diberikan kepada pejabat badan internasional yang memegang paspor Indonesia. Huruf c Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait terhadap buku-buku yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Huruf d Yang dimaksud barang keperluan ibadah untuk umum yaitu barang-barang yang semata-mata digunakan untuk keperluan ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia. Yang dimaksud dengan barang keperluan amal dan sosial yaitu barang yang semata-mata ditujukan untuk keperluan amal dan sosial dan tidak mengandung unsur komersial, seperti bantuan untuk bencana alam atau pemberantasan wabah penyakit. Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan kebudayaan yaitu barang yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan kebudayaan antarnegara. Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian/riset atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembebasan bea masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait. Huruf g

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Cukup Jelas. Huruf h Cukup Jelas. Huruf i Cukup Jelas. Huruf j Yang dimaksud dengan barang contoh yaitu barang yang diimpor khusus sebagai contoh, antara lain untuk keperluan produksi (prototipe) dan pameran dalam jumlah dan jenis yang terbatas, baik tipe maupun merek. Huruf k Cukup Jelas. Huruf l Yang dimaksud dengan barang pindahan yaitu barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Huruf m Yang dimaksud dengan barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas yaitu barang-barang yang dibawa oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 10B ayat (3), sedangkan barang kiriman yaitu barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri. Huruf n Cukup Jelas. Huruf o Yang dimaksud dengan perbaikan yaitu penanganan barang yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya. Yang dimaksud dengan pengerjaan yaitu penanganan barang, selain perbaikan tersebut di atas, juga mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya. Pengujian meliputi pemeriksaan barang dari segi teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pembebasan atau keringanan dalam hal ini hanya dapat diberikan terhadap barang dalam keadaan seperti pada waktu diekspor, sedangkan atas bagian yang diganti atau ditambah dan biaya perbaikan tetap dikenakan bea masuk. Huruf p Pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap barang setelah diekspor, diimpor kembali tanpa mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang keperluan pameran, pertunjukan, atau perlombaan. Terhadap barang yang diekspor untuk kemudian karena suatu hal diimpor kembali dalam keadaan yang sama dengan ketentuan segala fasilitas yang pernah diterimanya dikembalikan. Huruf q Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan yaitu:

bahan terapi yang berasal dari manusia, yaitu darah manusia serta turunannya (derivatif) seperti darah seluruhnya, plasma kering albumin, gamaglobulin, fibrinogen serta organ tubuh.
bahan pengelompokkan darah yang berasal dari manusia, binatang,

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

tumbuh-tumbuhan, atau sumber lain.

bahan penjenisan jaringan yang berasal dari manusia, binatang, tumbuh- tumbuhan, atau sumber lain. Ayat ini memberikan wewenang kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi guna memperoleh pembebasan berdasarkan pasal ini. Ayat (4) Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, tetapi pada kenyataannya diperdagangkan. Pelanggaran atas ketentuan tentang pembebasan ini ditemukan pada pengawasan, penelitian kembali, dan/atau pelaksanaan audit kepabeanan.

Pasal 26

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:

barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang

ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Penjelasan Pasal 26 Pembebasan bea masuk yang diberikan dalam pasal ini yaitu pembebasan yang relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan bea masuk. Ayat (1) Yang dimaksud dengan keringanan bea masuk yaitu pengurangan sebagian pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Huruf a Yang dimaksud dengan penanaman modal pada huruf ini yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf b Yang dimaksud dengan mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri yaitu setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan, atau perkakas yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan industri. Pengertian pembangunan dan pengembangan industri meliputi pendirian perusahaan atau pabrik baru serta perluasan (diversifikasi) hasil produksi, modernisasi, rehabilitasi untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi dari perusahaan atau pabrik yang telah ada. Huruf c Yang dimaksud dengan barang dan bahan yaitu semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi, sedangkan batas waktu akan diatur dalam keputusan pelaksanaannya. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan bibit dan benih yaitu segala jenis tumbuh-tumbuhan atau hewan yang diimpor dengan tujuan benar-benar untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan. Huruf f Yang dimaksud dengan hasil laut yaitu semua jenis tumbuhan laut, ikan atau hewan laut yang layak untuk dimakan seperti ikan, udang, kerang, dan kepiting yang belum atau sudah diolah dalam sarana penangkap yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan sarana penangkap yaitu satu atau sekelompok kapal yang mempunyai peralatan untuk menangkap atau mengambil hasil laut, termasuk juga yang mempunyai peralatan pengolahan. Yang dimaksud dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin yaitu sarana penangkap yang berbendera Indonesia atau berbendera asing yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan atau pengambilan hasil laut. Huruf g Dalam transaksi perdagangan kemungkinan adanya perubahan kondisi barang sebelum barang diterima oleh pembeli dapat saja terjadi. Sedangkan prinsip pemungutan bea masuk dalam Undang-Undang ini diterapkan atas semua barang yang diimpor untuk dipakai sehingga, apabila terjadi perubahan kondisi (kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena sebab alamiah), barang tersebut tidak sepenuhnya dapat dipakai atau memberikan manfaat sebagaimana diharapkan, wajar apabila barang yang mengalami perubahan kondisi sebagaimana diuraikan di atas tidak sepenuhnya dipungut bea masuk. Oleh karena itu pembatasan pada saat kapan terjadinya

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

perubahan kondisi barang tersebut, yaitu antara waktu pengangkutan dan diberikannya persetujuan impor untuk dipakai. Huruf h Yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan, misalnya proyek pemasangan lampu jalan umum. Huruf i Cukup Jelas. Huruf j Cukup Jelas. Huruf k Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga tetapi pada kenyataannya diperjualbelikan.

Bagian Ketiga Pengembalian Bea Masuk

Pasal 27

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah

dibayar atas:

kelebihan pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5),

Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;

impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai;
impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau
kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.

(2) Ketentuan tentang pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Kesalahan tata usaha yang dimaksud antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan pencantuman tarif. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan sebab tertentu yaitu bahwa hal tersebut bukan merupakan kehendak importir, melainkan disebabkan oleh adanya kebijaksanaan pemerintah yang mengakibatkan barang yang telah diimpor tidak dapat dimasukkan ke dalam

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

daerah pabean sehingga harus diekspor kembali atau dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bea dan cukai dalam kondisi yang sama. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas.

BAB VI

PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK

BAB VI

PEMBERITAHUAN PABEAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK

Bagian Pertama Pemberitahuan Pabean

Pasal 28

Ketentuan dan tata cara tentang:

bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
penyerahan dan pendaftaran Pemberitahuan Pabean;
penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
penggunaan dokumen pelengkap pabean; diatur oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 28 Undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan Pemberitahuan Pabean, buku cacatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean, misalnya bentuk pemberitahuan Pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas. contoh Pemberitahuan Pabean adalah:

pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut;
pemberitahuan impor untuk dipakai;
pemberitahuan impor sementara;
pemberitahuan pemindahan barang dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat;
pemberitahuan pemindahan barang dari suatu Kantor Pabean ke Kantor Pabean lain dalam Daerah Pabean;
pemberitahuan ekspor barang. Yang dimaksud dengan "buku catatan pabean" adalah buku daftar atau formulir yang digunakan untuk mencatat Pemberitahuan Pabean dan kegiatan Kepabeanan berdasarkan Undang-undang ini. Buku catatan pabean, antara lain adalah daftar untuk mencatat:
pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut;
pemberitahuan impor untuk dipakai;
pemberitahuan ekspor barang;
barang yang dianggap tidak dikuasai;
barang yang akan dilelang.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Yang dimaksud dengan "dokumen pelengkap pabean" adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya "invoice", "bill of lading", "packing list", dan "manifest".

Bagian Kedua Pengurusan Pemberitahuan Pabean

Pasal 29

(1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh

pengangkut, importir, atau eksportir.

(2) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

(3) Ketentuan tentang pengurusan Pemberitahuan Pabean diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pada dasarnya Undang-undang ini menganut prinsip bahwa semua pemilik barang dapat menyelesaikan Kewajiban Pabean. Mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan tata laksana Kepabeanan atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri Kewajiban Pabean, ayat ini memberi kemungkinan pemberian kuasa penyelesaian Kewajiban Pabean kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang terdaftar di Kantor Pabean. Pengusaha semacam ini sebelumnya telah ada dan di dalam praktik sehari-hari dikenal dengan nama Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Ekspedisi Muatan Kapal Udara atau Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMKU/EMPU), atau pengusaha Jasa Transportasi. Ayat (3) Cukup jelas.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab atas Bea Masuk

Pasal 30

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan

pabean atas impor.

(2) Bea masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan

tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas Impor dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(3) Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah.

(4) Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan

pembayaran bea masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang mendapat kuasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (2) bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang dalam hal importir tidak

ditemukan.

Penjelasan Pasal 31 Bea Masuk atas barang impor merupakan tanggung jawab importir yang bersangkutan, kecuali jika pengurusan pemberitahuan impor dikuasakan kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan importir tidak ditemukan, misalnya melarikan diri, maka tanggung jawab atas Bea Masuk beralih ke pengusaha jasa kepabeanan. Yang dimaksud dengan "pengusaha pengurusan jasa kepabeanan" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas nama pemilik barang.

Pasal 32

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Pengusaha tempat penimbunan sementara bertanggung jawab atas bea masuk yang

terutang atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara.

(2) Pengusaha tempat penimbunan sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementaranya:

musnah tanpa sengaja;
telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
telah dipindahkan ke tempat penimbunan sementara lain, tempat penimbunan berikat atau tempat penimbunan pabean.

(3) Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang

tidak dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang tersebut ditimbun di tempat penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk tata cara penagihan

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Pada prinsipnya importir bertanggung jawab atas bea masuk barang yang diimpornya. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang ini, importir baru dinyatakan bertanggung jawab atas bea masuk sejak didaftarkannya pemberitahuan pabean. Dengan demikian, sebelum didaftarkannya pemberitahuan pabean, tanggung jawab atas bea masuk berada pada pengusaha tempat penimbunan sementara, yaitu tempat penimbunan barang impor yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Apabila barang impor yang harus dilunasi bea masuknya terdiri dari beberapa jenis dengan satu nama umum (golongan barang), sedangkan jenis barang yang sebenarnya tidak dapat diketahui, sebagai dasar perhitungan bea masuk, diambil tarif tertinggi yang berlaku atas golongan barang tersebut dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai. Ayat (4)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Cukup Jelas.

Pasal 33

(1) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang

terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya.

(2) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya:

musnah tanpa sengaja;
telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat lain, atau Tempat Penimbunan Pabean.

(3) Perhitungan Bea Masuk atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus

dilunasi didasarkan pada tarif yang berlaku pada saat dilakukan pencacahan dan nilai pabean barang pada saat ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Penjelasan Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34

(1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 tidak lagi

dipenuhi, Bea Masuk atas barang impor yang terutang menjadi tanggung jawab:

Orang yang mendapatkan pembebasan atau kekeringan; atau
Orang yang menguasai barang yang bersangkutan dalam hal Orang sebagaimana dimaksud huruf a tidak ditemukan.

(2) Perhitungan Bea Masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (q) didasarkan

pada tarif dan nilai pabean yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean atas Impor.

Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Pembebasan atau kekeringan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan

Pasal 26 pada hakikatnya tidak membebaskan importir dari tanggung jawab Bea Masuk

yang harus dilunasi, karena pembebasan atau kekeringan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan secara limitatif pada saat fasilitas tersebut diberikan. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa fasilitas tersebut pada suatu saat digunakan tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Karena prinsip pengenaan Bea Masuk melekat erat pada barang impor, untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan fasilitas yang telah diberikan sehingga syarat yang telah ditetapkan tidak lagi dipenuhi, Undang-undang ini menegaskan letak tanggung jawab atas Bea Masuk yang terutang berada pada orang yang mendapatkan pembebasan atau kekeringan atau yang menguasai barang tersebut. Tujuan perluasan tanggung jawab atas Bea Masuk dalam Undang-undang ini adalah untuk menjamin hak-hak negara. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 35

Barangsiapa yang kedapatan menguasai barang impor di tempat kedatangan sarana pengangkutan atau di daerah perbatasan yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas barang tersebut.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Penjelasan Pasal 35 Pasal-pasal terdahulu dalam bagian ini telah menegaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Bea Masuk atas barang impor. Pasal ini juga menegaskan siapa yang bertanggung jawab atas Bea Masuk barang impor yang kedapatan di bawah penguasaan seseorang yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Dalam keadaan demikian dapat saja mereka merupakan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau siapa pun yang kedapatan menguasai barang impor di tempat kedatangan sarana pengangkut atau di tempat-tempat tertentu di daerah perbatasan yang ditunjuk. Yang dimaksud dengan "tempat tertentu di daerah perbatasan yang ditunjuk" adalah suatu tempat di daerah perbatasan yang merupakan bagian dari jalan perairan daratan atau jalan darat di perbatasan yang ditunjuk sebagai tempat lintas batas (point of entry).

BAB VII

PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, DAN JAMINAN

BAB VII

PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, DAN JAMINAN

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Bagian Pertama Pembayaran

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Pasal 36

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut Undang-

Undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan

jumlahnya dalam ribuan rupiah.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran bea masuk, denda

administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah yaitu dibulatkan ke atas sehingga bagian dari ribuan menjadi ribuan Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 37

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggal pendaftaran

pemberitahuan pabean.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(2) Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

penundaan dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan. (2a) Penundaan kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya ditetapkan secara berkala;
dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan atau keringanan ditolak.

(3) Ketentuan mengenai penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) Kewajiban membayar bea masuk yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilunasi paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean atas impor. Ayat (2) Yang dimaksud dengan penundaan yaitu penundaan pembayaran bea masuk dalam rangka fasilitas pembayaran berkala dan penundaan pembayaran bea masuk karena menunggu keputusan pembebasan atau keringanan. Ayat (2a) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 37A

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi yang terutang wajib

dibayar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.

(2) Atas permintaan orang yang berutang, Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan

penundaan atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.

(4) Ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 37A Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Direktur Jenderal dapat memberikan penundaan atau pengangsuran pembayaran setelah mempertimbangkan kemampuan orang dalam membayar utangnya dengan memperhatikan laporan keuangan dan kredibilitas orang tersebut. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas.

Bagian Kedua

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Penagihan utang

Pasal 38

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undang-Undang ini yang tidak atau kurang

dibayar dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.

(2) Penghitungan utang atau tagihan kepada negara menurut Undang-Undang ini dibulatkan

jumlahnya dalam ribuan rupiah.

(3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

dalam hal tagihan negara kepada pihak yang terutang yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1);
dalam hal tagihan pihak yang berpiutang kepada negara yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keputusan pengembalian oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pabean atas barang-barang milik yang

berutang.

(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bea

Masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan.

(3) Hak mendahulu untuk tagihan pabean melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali:

biaya perkara semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(4) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkannya

surat tagihan, kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut diberikan penundaan pembayaran.

(5) Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu dua tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal penundaan pembayaran diberikan.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (1) Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferensi yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik yang terutang. Setelah tagihan pabean dilunasi, baru diselesaikan pembayaran kepada pihak-pihak lainnya. Maksud ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari pihak-pihak lainnya atas harta milik yang berutang untuk melunasi tagihan pabean. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 40

(1) Hak penagihan atas utang berdasarkan Undang-undang ini kedaluwarsa setelah sepuluh

tahun sejak timbulnya kewajiban membayar.

(2) Masa kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan dalam

hal:

yang terutang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
yang terutang memperoleh penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(2); atau

yang terutang melakukan pelanggaran Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Hak menagih atas utang berdasarkan pasal ini berlaku, baik untuk tagihan negara yang terutang maupun tagihan pihak yang berpiutang kepada negara. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 41

Pelaksanaan penagihan utang dan penghapusan penagihan utang yang tidak dapat ditagih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 41

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan bea masuk dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Ketiga Jaminan

Pasal 42

(1) Jaminan yang disyaratkan menurut Undang-undang ini dapat dipergunakan:

sekali; atau
terus-menerus.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

uang tunai;
jaminan bank;
jaminan dari perusahaan asuransi; atau
jaminan lainnya.

(3) Ketentuan tentang jaminan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 42 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Yang dimaksud dengan "jaminan yang dapat digunakan terus-menerus" adalah jaminan yang diserahkan dalam bentuk dan jumlah tertentu dan dapat digunakan dengan cara:

jaminan yang diserahkan dapat dikurangi setiap ada pelunasan Bea Masuk sampai jaminan tersebut habis; atau
jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan Bea Masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi jaminan yang diserahkan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Jaminan lainnya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kemungkinan diserahkannya jaminan selain yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf c. Ayat (3) Cukup jelas.

BAB V

TEMPAT PENIMBUNAN DI BAWAH PENGAWASAN PABEAN

BAB V

TEMPAT PENIMBUNAN DI BAWAH PENGAWASAN PABEAN

Bagian Pertama Tempat Penimbunan Sementara

Pasal 43

(1) Di setiap Kawasan Pabean disediakan Tempat Penimbunan Sementara yang dikelola oleh

pengusaha Tempat Penimbunan Sementara.

(2) Dalam hal barang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara, jangka waktu penimbunan

barang paling lama tiga puluh hari sejak penimbunannya.

(3) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan

barang yang seharusnya berada di tempat tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar dua puluh lima persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.

(4) Ketentuan tentang penunjukan Tempat Penimbunan Sementara, tata cara penggunaannya,

dan perubahan jangka waktu penimbunan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Mengingat penyediaan Tempat Penimbunan Sementara dimaksudkan untuk menimbun barang untuk sementara waktu, perlu adanya pembatasan jangka waktu penimbunan barang-barang didalamnya. Jangka waktu tiga puluh hari yang disediakan dianggap cukup untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan agar segera mengeluarkan barangnya dari Tempat Penimbunan Sementara juga agar tidak mengganggu kelancaran arus barang di pelabuhan (kongesti).

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa terhadap barang impor wajib Bea Masuk yang hilang dari Tempat Penimbunan Sementara, disamping adanya kewajiban membayar Bea Masuk yang terutang, kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara juga dikenai sanksi administrasi berupa denda. Ayat (4) Cukup jelas.

Bagian Kedua Tempat Penimbunan Berikat

Pasal 44

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan

sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan penangguhan bea masuk untuk:

menimbun barang impor guna diimpor untuk dipakai, dikeluarkan ke tempat penimbunan berikat lainnya atau diekspor;
menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
menimbun barang impor, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean, guna dipamerkan;
menimbun, menyediakan untuk dijual dan menjual barang impor kepada orang dan/atau orang tertentu;
menimbun barang impor guna dilelang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
menimbun barang asal daerah pabean guna dilelang sebelum diekspor atau dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean; atau
menimbun barang impor guna didaur ulang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. (1a) Menteri dapat menetapkan suatu kawasan, tempat, atau bangunan untuk dilakukannya suatu kegiatan tertentu selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat penimbunan berikat.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian penyelenggaraan, pengusahaan, dan

perubahan bentuk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Tujuan pengadaan tempat penimbunan berikat dalam Undang-Undang ini yaitu memberikan fasilitas kepada pengusaha berupa penangguhan pembayaran bea masuk. Yang dimaksud dengan penangguhan yaitu peniadaan sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar bea masuk berdasarkan Undang- Undang ini. Dalam tempat penimbunan berikat dilakukan kegiatan menyimpan, menimbun, melakukan pengetesan (Quality Control), memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting), memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur ulang, melelang barang, merakit (assembling), mengurai (disassembling), dan/atau membudidayakan flora dan fauna yang berasal dari luar daerah pabean tanpa lebih dahulu dipungut bea masuk. Pengadaan tempat penimbunan berikat ini diharapkan dapat memperlancar arus barang

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

impor atau ekspor serta meningkatkan produksi dalam negeri. Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan mengolah yaitu kegiatan memproses bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Huruf c Barang impor setelah dipamerkan dapat direekspor atau dijual setelah dilunasi bea masuk yang terutang. Barang yang berasal dari dalam daerah pabean dapat diekspor setelah memenuhi persyaratan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku. Huruf d Yang dimaksud dengan orang tertentu yaitu warga negara asing yang bertugas di Indonesia atau orang yang berangkat ke luar negeri. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan daur ulang yaitu suatu kegiatan pengolahan limbah dan barang lainnya menjadi produk yang mempunyai nilai tambah dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ayat (1a) Penetapan oleh menteri ini guna mengantisipasi perkembangan industri dan perdagangan internasional. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pengusahaan tempat penimbunan berikat yaitu kegiatan usaha menyimpan, menimbun, melakukan pengetesan, memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting), memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur ulang, melelang barang, merakit (assembling), mengurai (disassembling), dan/atau membudidayakan flora dan fauna di tempat penimbunan berikat.

Pasal 45

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atas persetujuan pejabat bea dan

cukai untuk:

diimpor untuk dipakai;
diolah;
diekspor sebelum atau sesudah diolah;
diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau tempat penimbunan sementara;
dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke tempat penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau
dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean.

(2) Barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor untuk dipakai berupa:

barang yang telah diolah atau digabungkan;
barang yang tidak diolah; dan/atau
barang lainnya,

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

dipungut bea masuk berdasarkan tarif dan nilai pabean yang ditetapkan dengan peraturan menteri.

(3) Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan

persetujuan oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

(4) Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang

yang seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Penjelasan Pasal 45 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan barang lainnya antara lain waste, scrap, sisa/potongan, bahan baku yang rusak, dan/atau barang yang rusak. Ayat (3) Pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan tanpa bermaksud mengelakkan pembayaran bea masuk karena telah diajukan pemberitahuan pabean dan bea masuk telah dilunasi, tetapi pengeluaran barang tersebut dilakukan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai sehingga pelanggar dikenai sanksi administrasi berupa denda. Ayat (4) Yang dimaksud dengan pengusaha tempat penimbunan berikat yaitu orang yang benar- benar melakukan kegiatan usaha menyimpan, menimbun, melakukan pengetesan, memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting), memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur ulang, melelang barang, merakit (assembling), mengurai (disassembling), dan/atau membudidayakan flora dan fauna di tempat penimbunan berikat. Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa terhadap barang impor yang wajib bea masuk, yang hilang dari tempat penimbunan berikat, kepada pengusaha tempat penimbunan berikat, wajib membayar bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 46

(1) Izin Tempat Penimbunan Berikat dibekukan bilamana penyelenggara Tempat Penimbunan

Berikat:

berada dalam pengawasan kurator sehubungan Tempat Penimbunan Berikat.
menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat.

(2) Pembekuan izin dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan bilamana

penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat:

tidak melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
tidak mampu lagi mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali bilamana

penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat:

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

telah melunasi utangnya; atau
telah mengusahakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.

(4) Izin Tempat Penimbunan Berikat dalam hal:

penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat untuk jangka waktu satu tahun terus menerus tidak lagi melakukan kegiatan;
penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat mengalami pailit;
penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat bertindak tidak jujur dalam usahanya; atau
terdapat permintaan dari yang bersangkutan.

(5) Ketentuan tentang pembekuan, pemberlakuan kembali, dan pencabutan izin Tempat

Penimbunan Berikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 46 Ayat (1) Yang dimaksud dengan"izin Tempat Penimbunan Berikat dibekukan" adalah bahwa Tempat Penimbunan Berikat tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan sampai diterbitkannya keputusan pemberlakuan kembali izin dimaksud. Pembekuan izin ini merupakan tindak lanjut dari hasil audit Pejabat Bea dan Cukai terhadap Tempat Penimbunan Berikat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 47

Bilamana izin Tempat Penimbunan Berikat telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pengusaha dalam batas waktu tiga puluh hari sejak pencabutan izin harus:

melunasi semua Bea Masuk yang terutang;
mengekspor kembali barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat; atau
memindahkan barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain.

Penjelasan Pasal 47 Cukup jelas.

Bagian Ketiga Tempat Penimbunan Pabean

Pasal 48

(1) Di setiap Kantor Pabean disediakan Tempat Penimbunan Pabean yang dikelola oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Penunjukan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 48 Cukup jelas.

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

BAB IX

PEMBUKUAN

Pasal 49

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Penjelasan Pasal 49 Yang dimaksud dengan pembukuan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan diperlukan untuk pelaksanaan audit kepabeanan setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Yang dimaksud dengan pengusaha pengangkutan yaitu orang yang menyediakan jasa angkutan barang impor atau ekspor dengan sarana pengangkut di darat, laut, dan udara.

Pasal 50

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Atas permintaan pejabat bea dan cukai, orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib

menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.

(2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, kewajiban

untuk menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan beralih kepada yang mewakili.

Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat bagi orang berupa badan hukum yaitu pimpinan badan hukum tersebut tidak berada di tempat. Yang dimaksud dengan yang mewakili yaitu karyawan atau bawahan atau pihak lain yang ditunjuk oleh orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

www.hukumonline.com

DIVA | DIUNDUH PADA 05 NOVEMBER 2023

www.hukumonline.com

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib diselenggarakan dengan baik

agar menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan sekurang- kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya.

(2) Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka

Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa asing yang diizinkan oleh menteri.

(3) Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat

yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau

berdasarkan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Pengaturan pada ayat ini dimaksudkan agar dapat dihitung besarnya nilai transaksi impor atau ekspor. Untuk menjamin tercapainya maksud tersebut, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal akan melakukan audit kepabeanan, bukti dasar pembukuan dan surat yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Dalam hal data tersebut berupa data elektronik, orang wajib menjaga keandalan sistem pengolahan data yang digunakan agar data elektronik yang disimpan dapat dibuka, dibaca, atau diambil kembali setiap waktu. Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 52

UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006

(1) Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1),

ayat (2), atau ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Penjelasan Pasal 52 Cukup jelas.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)

MENIMBANG

bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional;
- bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar daripada haluan Negara dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentuk- bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah- langkah pembaruan;
- bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional;
- bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang- undang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ini merupakan Konsiderans dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah mengalami perubahan.

MENGINGAT

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Ini merupakan Dasar Hukum dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah mengalami perubahan.

Referensi Silang (5)

UU 7/1994 — PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE

UU 8/1981 — HUKUM ACARA PIDANA

UU 19/1997 — PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

UU 19/2000 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997

UU 8/1981 — HUKUM ACARA PIDANA [Pasal 180]

Status

Berlaku

Jenis

Undang-Undang

Nomor / Tahun

None / 2006

Ditetapkan

2006-01-01

Berlaku

2006-01-01

Pejabat / Kementerian

Unknown Authority

Dasar Hukum (Mengingat)

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Ini merupakan Dasar Hukum dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah mengalami perubahan.

Referensi Silang

→ 5 peraturan direferensikan

FRBR URI

/akn/id/act/uu/2006/None

Sumber Resmi

Dikurasi oleh CRPG Mobot AI