Pasal 39

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk

menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana, serta piutang instansi Pemerintah dengan jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan lOOo/o (seratus persen).

(2) Ketentuan

SK No 051592 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian

piutang instansi Pernerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.