Pasal 31

(1) Pejabat aparatur penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan

terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

(2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan dapat

diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran

www.djpp.depkumham.go.id

ketentuan Undang-undang ini.

(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di bidang perikanan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) karena kewajibannya mempunyai kewenangan :

• menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
• melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
• menggeledah kapal perikanan, sarana angkutan dan tempat menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.
• melakukan penyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat dan surat-surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang- undang ini.

(4) Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan

dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum acara pidana lainnya.