anggauta B.P.K.N. I.P. Dan K.N.I.P. tidak

www.djpp.depkumham.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1948

KOMITE NASIONAL PUSAT. BADAN PEKERJA. ANGGAUTA.SUMPAH. JABATAN NEGERI DAN

KEDUDUKAN HUKUM. Peraturan tentang anggauta B.P.K.N. I.P. Dan K.N.I.P. tidak diperkenankan merangkap jabatan Negeri yang tertentu, sumpah jabatan dan kedudukan hukumnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebelum ditetapkan Undang-undang tentang susunan, kedudukan, hak dan kewajiban anggauta Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu diadakan untuk sementara waktu Undang-undang yang mengatur kedudukan hukum anggauta-anggauta (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat; Perundang-undangan

Mengingat : pasal 20 ayat 1, pasal 21 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Peraturan Undang-undang Dasarditjenserta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANGGAUTA-ANGGAUTA (BADAN

PEKERJA) KOMITE NASIONAL PUSAT.

Pasal 1.

(1) Anggauta Komite Nasional Pusat tidak boleh merangkap jabatan Presiden atau

Wakil Presiden Negara Republik Indonesia, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Muda, Komisaris Negara, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal atau Sekretaris dari suatu Kementerian, Sekretaris Negara, Ketua, Wakil Ketua atau Anggauta Dewan Pertimbangan Agung, Ketua, Wakil Ketua

www.djpp.depkumham.go.id

Anggauta Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, Wakil Ketua atau Anggauta Mahkamah Agung atau Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Agung atau Jaksa Tinggi pada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Presiden atau Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gubernur, Residen dan Anggauta Tentara dari pangkat Kolonel keatas.

(2) Anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tidak boleh merangkap jabatan

pegawai Negeri, Anggauta Badan Executief Badan Perwakilan Daerah dan pegawai daerah otonomi.

(3) Anggauta Komite Nasional Pusat yang karena keanggautaannya itu harus

menjalankan pekerjaan yang tertentu dalam tempoh yang terbatas, harus dibebaskan dari pekerjaan jawatannya sampai pekerjaan itu selesai.

Pasal 2.

Sebelum mulai memangku tugas-kewajibannya maka, dihadapan Presiden Negara Republik Indonesia atau dalam suatu rapat Komite Nasional Pusat dihadapan Ketuanya yang untuk ini dikuasakan oleh Presiden Negara Republik Indonesia, anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat mengucapkan sumpah (pernyataan dan janji) kebersihan hati dan sumpah (janji) seperti dibawah ini : Perundang-undangan "Saya bersumpah (menyatakan) bahwa pengangkatan saya menjadi Anggauta Komite Nasional Pusat bukanlah buahPeraturanatau akibat perbuatan saya yang dengan nama apapun merupakan pemberian atauditjenjanji barang sesuatu kepada siapa juga, dengan cara apapun juga. Saya bersumpah (berjanji) bahwa didalam menjalankan pekerjaan saya sebagai Anggauta Komite Nasional Pusat sekali-kali saya tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu perbuatan oleh karena pemberian atau janji dari siapapun juga dengan cara apapun juga. Saya bersumpah (berjanji) akan menjunjung tinggi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Setia kepada Negara" Sumpah (pernyataan) kebersihan hati dalam kalimat ke 1 dengan ditambah perkataan-perkataan Badan Pekerja dimuka Komite Nasional Pusat diucapkan juga oleh Anggauta-anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat sebelum mereka mulai memangku tugas-kewajibannya. Sumpah (pernyataan) ini diucapkan dalam suatu rapat Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dihadapan Ketuanya.

Pasal 3.

(1) Anggauta Komite Nasional Pusat tidak boleh dituntut karena sesuatu yang

dilahirkannya dengan lisan dalam rapat-rapat pleno atau rapat-rapat Panitya

www.djpp.depkumham.go.id

dan seksi dari Komite Nasional Pusat atau dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, atau dalam surat yang disampaikan kepada rapat-rapat tersebut.

(2) Anggauta Komite Nasional Pusat yang melakukan kejahatan dan pelanggaran

dalam ia menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Anggauta Komite Nasional Pusat diluar rapat-rapat (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat dengan menyimpang dari ketentuan yang berlaku untuk Mahkamah Agung diadili oleh Mahkamah Agung dalam peradilan pertama dan terakhir.

(3) Perkara-perkara diluar daripada yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini tetap

diadili oleh pengadilan biasa.

Pasal 4.

Semua Kementerian, jawatan-jawatan dan badan-badan diwajibkan memberi bantuan dan keterangan-keterangan kepada Anggauta Komite Nasional Pusat dalam ia melakukan pekerjaannya.

Pasal 5.

(1) Anggauta Komite Nasional Pusat tidak mempunyai kedudukan sebagai pegawai

Negeri. (2) Anggauta Komite Nasional Pusat menerimaPerundang-undanganuang sidang, uang jalan dan uang harian. (3) Anggauta Badan Pekerja KomitePeraturanNasional Pusat menerima uang kehormatan. ditjen

(4) Anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat berhak menerima pensiun.

Pasal 6.

Segala penglaksanaan aturan-aturan dalam Undang-undang ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 April 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Menteri Keuangan,

A.A. MARAMIS.

Diumumkan pada tanggal 14 April 1948. Sekretaris Negara, Perundang-undangan A.G. PRINGGODIGDO. Peraturan ditjen

www.djpp.depkumham.go.id

PENJELASAN UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1948. TENTANG

KEDUDUKAN HUKUM ANGGAUTA (BADAN PEKERJA) KOMITE NASIONAL

PUSAT.

PENJELASAN UMUM.

Sudah lama, bukan hanya terpikir ada baiknya tetapi juga terasa perlu, jika ada ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan hukum anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat kita. Yaitu ketentuan-ketentuan yang menegaskan kedudukan wakil-wakil Rakyat dalam "hidup bernegara" (staatsleven) dalam Republik kita, yang memberi kesempatan pada mereka untuk melaksanakan hak-hak, kewajibann dan pekerjaan mereka sebaik-baiknya, dalam sidang-sidang Parlement sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat. Yang demikian ini dirasa perlu dan diadakan di tiap-tiap Negara. Maka lebih-lebih bagi Negara kita yang masih muda, yang sedang tumbuh, yang tengah dalam revolusi, hal ini lebih perlu, tak lain supaya Parlemen kita dapat ikut menyempurnakan Tata Negara dan pemerintahan kita; dapat ikut meneruskan dan menyelesaikan revolusi kita, dapat ikut mengembangkan demokrasi, dapat membawa parlementarisme kita kearah kemajuan yang kita kehendaki. Perundang-undangan Pertimbangan diatas inilah yang menyebabkan kita menghendaki kedudukan yang seakan-akan "istimewa" bagi anggauta-anggautaPeraturan Parlemen kita, juga jika kita ingin melindungi mereka diluar ditjensidang-sidang Parlemen terhadap tangan Justitie. Bukan kita mau mengulangi "forum privilegiatum" a la Volksraad dahulu dan sekali-kali tidak menginginkan suatu "klasse-justitie".

Memang "kedudukan istimewa" demikian tidak sesuai dengan dasar-dasar Negara kita, dengan revolusi kita. Maka Undang-undang yang kita projecteer ini, (1) menetapkan kebebasan menyatakan fikiran dalam rapat-rapat Dewan (dengan lisan dan tulisan), (2) menjamin kesempatan yang luas untuk menyelidiki, memeriksa dan mengawasi sesuatu dalam Negara dan masyarakat, (3) seterusnya misti ada peraturan yang menjamin adanya pembatasan antara pekerjaan-pekerjaan legislatief dan controle disatu pihak dan uitvoering pemerintahan dilain pihak. Juga supaya jangan ada accumulasi yang tidak baik dari banyak pekerjaan-pekerjaan kenegaraan, (4) akhirnya dirasa ada baiknya pula dijelaskan kepada masyarakat, bahwa anggauta-anggauta Parlemen itu sekali-kali tidak mempunyai kedudukan pegawai Negeri.

Jaminan-jaminan diatas tadi diperoleh dengan mengadakan peraturan-peraturan seperti berikut :

www.djpp.depkumham.go.id

1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut dan dihukum karena pembicaraan-pembicaraannya dalam rapat-rapat Dewan dan karena tulisan yang ditujukan pada rapat.

2. Mewajibkan pada instansi-instansi Pemerintahan dan pada badan-badan partikelir untuk memberikan bantuan dan keterangan-keterangan pada anggauta-anggauta D.P.R. dalam menjalankan kewajibannya.

3. Menetapkan sejumlah incompatibiliteiten (jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh anggauta D.P.R.).

4. Peraturan-peraturan administratif dan ganti kerugian yang berlainan dari yang berlaku untuk pegawai-pegawai Negeri.

Ternyata bahwa sebenarnya Undang-undang ini "summier" saja, hanya menentukan hal-hal yang sudah ternyata perlu dalam keadaan Negara dan masyarakat kita sekarang. Oleh karena itu Undang-undang ini hanya satu "Peraturan darurat". Sebab sebenarnya kita sekarang, belum tahu kemana "tumbuhnya" Negara, masyarakat dan revolusi kita kelak. Perundang-undangan Dan pula pada Pemerintah sendiri sudah ada rencana-rencana yang akan mengatur kedudukan anggauta-anggautaPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat kita kelak, jika sudah ada Dewan Perwakilan Rakyatditjendengan pemilihan umum.

Dalam Undang-undang ini yang dipersoalkan ialah kewajiban dan kedudukan anggauta D.P.R., maka pada dasarnya peraturan-peraturan ini berlaku baik bagi anggauta-anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; maupun bagi anggauta- anggauta K.N.I.P. (Pleno).

PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

Pasal 1.

Ayat 1. Dalam ayat ini nampak incompatibiliteiten (larangan-larangan merangkap jabatan) yang disebut dalam pasal 1 Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946 tentang penyempurnaan Susunan Komite Nasional Pusat; ditambah dengan beberapa jabatan yang mengingat akan sifat jabatan itu memang seharusnya dimasukkan dalam daftar incompatibiliteiten.

www.djpp.depkumham.go.id

Ayat 2. Mengingat akan kedudukan anggauta Badan Pekerja sebagai anggauta dari pada parle- men sementara, maka untuk anggauta itu perlu diadakan incompatibiliteiten seperti tersebut dalam ayat ini.

Ayat 3. Ayat ini memberi jaminan kepada anggauta K.N. Pusat yang menjadi pegawai Negeri atau pegawai daerah otonomi, supaya ia mendapat kesempatan untuk menjalankan pekerjaan yang tertentu dalam tempoh yang terbatas selaku anggauta K.N. Pusat.

Pasal 2.

Ketentuan dalam pasal ini memang sudah semestinya dan berlaku disemua Negara yang mempunyai parlemen.

Pasal 3.

Ayat 1. Ketentuan dalam ayat ini adalah syarat mutlak bagi suatu badan perwakilan rakyat yang berazaskan demokrasi. Ayat 2. Perundang-undangan Ketentuan seperti tersebut dalam ayat ini terdapat disegala Negara yang berparlemen, dan sekali-kaliPeraturan tidak dimaksudkan untuk mengadakan "Klase-justitie". Titikditjenberat dari pada "keistimewaan" itu terletak pada pentingnya jabatan anggauta parlemen dalam masyarakat.

Pasal 4.

Pasal ini perlu diadakan agar anggauta-anggauta Badan Pekerja dapat melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dalam pada itu perlu diterangkan, bahwa sudah barang tentu Menteri yang bersangkutan berhak menolak pemberian keterangan-keterangan yang olehnya dianggap bertentangan dengan kepentingan Negara.

Pasal 5, 6 dan 7.

Sudah cukup terang, tidak memperlukan penjelasan.