Pasal 13

(1) Bupati Aceh Singkil bersama Penjabat Walikota

Subulussalam menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Subulussalam.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Walikota.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Walikota.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Subulussalam.

(5) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam memfasilitasi

pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kota Subulussalam.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (3), meliputi :

• barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang berada dalam wilayah Kota Subulussalam;

• Badan ...

• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Singkil yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Subulussalam;
• utang piutang Kabupaten Aceh Singkil yang kegunaannya untuk Kota Subulussalam menjadi tanggung jawab Kota Subulussalam; dan
• dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Subulussalam.

(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Aceh Singkil, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan

aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilaporkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh

Darussalam kepada Menteri Dalam Negeri.