Pasal 62

(1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

(2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha

Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

(3) Pelayanan …

(3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

(4) Penugasan badan usaha milik negara atau badan usaha

milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.