Pasal 26

(1) Untuk menjamin kepastian usaha Nelayan, Pembudi Daya

Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Pusat menugasi badan atau lembaga yang menangani Komoditas Perikanan dan/atau Komoditas Pergaraman.

(2) Badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berfungsi:

• menjamin ketersediaan Ikan dan Garam;
• mendukung sistem logistik Ikan dan Garam; dan
• mewujudkan harga Ikan dan harga Garam yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

(3) Penugasan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.