Pasal 99

(1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.

(2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:

• pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau
• pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.