Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah kewenangan yang diberikan

oleh negara kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan

sumber daya air.

Yang dimaksud dengan hak yang serupa dengan hak ulayat adalah hak yang

sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari masing-masing daerah

yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, misalnya:

tanah wilayah pertuanan di Ambon; panyam peto atau pewatasan di

Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali; totabuan di

Bolaang-Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru

di Pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak.

Ayat (3)

Pengakuan adanya hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk hak yang

serupa dengan itu hendaknya dipahami bahwa yang dimaksud dengan

masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan

hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang

didasarkan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak

ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga

unsur, yaitu :

• unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih

merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama

suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan

ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-

hari;

• unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi

lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan

tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan

• unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu

terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan,

dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh

para warga persekutuan hukum tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas