Pasal 49

(1) Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila

penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi.

(2) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya

air wilayah sungai yang bersangkutan, serta memperhatikan

kepentingan daerah di sekitarnya.

(3) Rencana pengusahaan air untuk negara lain dilakukan melalui

proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai dengan

kewenangannya.

(4) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari Pemerintah

berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA