Pasal 13

(1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Presiden.

(2) Presiden menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional.

(3) Penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah

sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi,

wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis

nasional.

(4) Penetapan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota,

cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, cekungan air tanah

lintas provinsi, dan cekungan air tanah lintas negara.

(5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan wilayah

sungai dan cekungan air tanah diatur lebih lanjut dengan

peraturan pemerintah.