Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang PENETAPAN BERBAGAI PERPU MENJADI UU

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1969

TENTANG

PENETAPAN BERBAGAI PERATURAN PEMEINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar

1945 perlu meninjau kembali produk-produk legislatif yang

berbentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966

tertanggal 5 Juli 1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/ 1968 tertanggal 27 Maret

1968;

• bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang

materinya tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945

perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara No.

XIX/MPRS/1966 juncto Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. XXXIX/MPRS/1968;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.

Pasal 1 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang tercantum dalam

lampiran Undang-undang ini, ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 5 Juli 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.

Major Jenderal T.N.I.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1969.

TENTANG

PENETAPAN BERBAGAI PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI

UNDANG-UNDANG.

A. UMUM :

Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 perlu produk-produk

legislatif baik yang berbentuk Undang-undang maupun yang berbentuk Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang yang memuat materi yang bertentangan dengan Undang-undang

Dasar 1945, ditinjau kembali.

Peninjauan kembali produk-produk legislatif tersebut adalah untuk memenuhi tugas yang

dibebankan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XIX/MPRS/1966 juncto Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXXIX/MPRS/1968 kepada Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong.

Dalam mengadakan peninjauan kembali itu, terdapat berbagai Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang yang memuat materi yang tidak bertentangan dengan Undang-

undang Dasar 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-undang. Hal ini tidak menutup

kemungkinan bahwa terhadap Undang-undang yang bersangkutan dapat diadakan

penyempurnaan kelak apabila dirasakan kebutuhannya.

B. Pasal DEMI PASAL:

Pasal 1, 2 dan 3.

Cukup jelas.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG