Pasal 222

(1) Pemerintah Pusat wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (21 Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait. SK No 176392 A (3) Pengembangan PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA (3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat. 30. Ketentuan Pasal 3O2 sebagai berikut: diubah sehingga berbunyi