Pasal 49
Undang-Undang ini mulai berlaku pacla tanggal 1 Januari 2022.
Agar
SK No 095327 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2027
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2O2l
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202I NOMOR 245
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan i Hukum,
1a Djaman
SK No 117634 A
PRESIDEN
REPUELIK INDONES!A
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 202I
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022
I UMUM APBN Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. APBN Tahun Anggaran 2022 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan perkembangan internasional dan domestik terkini, kinerja APBN tahun 2O2O, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun 202I, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. APBN Tahun Anggaran 2022 berada pada posisi yang strategis di antara harapan untuk percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi dan menjadi pondasi untuk mewujudkan visi jangka panjang menuju Indonesia emas di tahun 2045. oleh karena itu, APBN Tahun Anggaran 2022 akan menjadi instrumen Pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (recoueryl sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural.
Dalam .
SK No 117642 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, APBN Tahun Anggaran 2022 akan diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, tercermin dalam target defisit fiskal konsolidatif yang diturunkan secara bertahap menuju kondisi normal di bawah 3% (tiga persen) pada tahun 2023. Kebijakan fiskal akan ditempuh melalui optimalisasi peran pendapatan negara baik sebagai sumber penerimaan dan juga instrumen stimulus bagi perekonomian, peningkatan belanja yang lebih berkualitas (spending better) yang berfokus pada bidang prioritas dan berorientasi pada hasil, dan melanjutkan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah. APBN Tahun Anggaran 2022 masih akan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) serta faktor lingkungan global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian domestik. Meskipun faktor ketidakpastian masih cukup tinggi, perekonomian tahun 2022 diproyeksikan masih akan lebih baik dari tahun sebelumnya dimana proyeksi tersebut juga sejalan dengan proyeksi lembaga-lembaga internasional. Pemerintah akan terus mendorong akselerasi program vaksinasi yang lebih luas dan cepat sehingga dapat menjangkau semua penduduk dan wilayah Republik Indonesia. Selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,2o/o (lima koma dua persen). Asumsi pertumbuhan ekonomi ini menrpertimbangkan potensi dan risiko yang berasal dari sisi eksternal antara lain, pemulihan ekonomi global pascapandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) di seluruh dunia, risiko ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta risiko sektor keuangan yang dapat berpengaruh terhadap likuiditas global dan tingkat investasi. Dari sisi domestik, terdapat beberapa faktor yang diharapkan akan menunjang pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat seperti pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang komprehensif dengan penguatan pencegahan dan program vaksinasi serta program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan yang efektif. Selain itu, reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja diproyeksikan akan mendorong arus investasi masuk sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan.
Upaya
SK No 095332 A
PRESIDEN
REPUBLIK IHDONESIA
Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro akan ditempuh dengan memperkuat berbagai kebijakan di sisi fiskal, moneter, sektor keuangan, dan sektor riil. Dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga, maka il rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp14.350,00 (empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per satu dolar Amerika Serikat; ii) laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 3,Oo/o (tiga koma nol persen); dan iii) rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 (sepuluh) tahun diperkirakan mencapai 6,80/o (enam koma delapan persen). Untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global, Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi risiko yang akan berdampak terhadap stabilitas perekonomian secara menyeluruh. Sejalan dengan pergerakan harga komoditas dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price-lCP) di pasar internasional dalam tahun 2022 diperkirakan mencapai USD63 (enam puluh tiga dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, lifting minyak mentah diperkirakan mencapai 703.000 (tujuh ratus tiga ribu) barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai 1.036.000 (satu juta tiga puluh enam ribu) barel setara minyak per hari. Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Pelaksanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tiap- tiap tahap memuat rencana dan strategi perrtbangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2O2O-2O24. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2022 utamanya akan fokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk ...
SK No 095333 A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!A
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional yaitu:
(1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan; (21 Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (41 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan perubahan Iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Ketujuh Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam Program P