Pasal 1

RUANG LlNGKUP BANTUAN

1. Para Pihak harus, berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini, saling

memberikan bantuan dalam masalah pidana.

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, masalah pidana adalah penyidikan, penuntutan,

atau proses hukum yang terkait dengan tindak pidana apa pun yang pada

saat permintaan bantuan diajukan, berada di dalam yurisdiksi otoritas

berwenang Pihak Peminta.

1. Bantuan dapat diberikan sehubungan dengan tindak pidana terkait dengan

perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau setiap masalah

penghasilan lainnya

1. Bantuan berupa:

• Pengambilan barang bukti atau keterangan dari orang;

• Penyediaan informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;

• Pencarian atau pengidentifikasian orang atau barang;

• Penyampaian dokumen;

• Pelaksanaan permintaan penggeledahan dan penyitaan;

• Pengaturan bagi orang yang ditahan atau yang lainnya untuk

memberikan bukti atau membantu dalam penyidikan, penuntutan, atau

proses di pengadilan pada Pihak Peminta;

• Penelusuran, penahanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian

hasil danlatau sarana tindak pidana; dan

• Pembantuan lainnya yang dianggap perlu oleh Pihak Peminta sesuai

dengan Perjanjian ini dan hukum Pihak Diminta.

1. Perjanjian ini hanya berlaku bagi ketentuan bantuan timbal balik di antara

Para Pihak. Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh memberikan hak apa

pun kepada perseorangan untuk memperoleh, menolak, atau

mengesampingkan bukti atau menghalangi pelaksanaan permintaan

bantuan dimaksud.

2